PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah provinsi dan Kanwil BPN/ATR provinsi Kepri, menargetkan pengurusan 5.000-10.000 persil Sertifikat lahan masyarakat yang berada di pesisir pantai dan laut di Kepri.
Pengurusan lahan masyarakat di Pesisir ini, ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 yang akan dilaksanakan di provinsi Kepri.
Hal itu dikatakan Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad saat memimpin Rapat awal persiapan pelaksanaan gugus tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (1/8/2022).
Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan GTRA Summit 2022 yang lalu di Wakatobi, Sulteng, telah diputuskan GTRA Summit 2023 yang akan datang akan dilaksanakan di Kepri. Rapat kali ini membahas konsep awal pelaksanaannya untuk dilaporkan kepada Menteri ATR/BPN.
Gubernur Ansar menyampaikan, percepatan reforma agraria harus dipacu bersama. Selain anggaran untuk pelaksanaan GTRA Summit 2023 yang telah disediakan Pemprov Kepri, Gubernur Ansar juga saat ini sedang membahas pengalokasian anggaran untuk pengurusan sertifikat lahan masyarakat pesisir diluar rutinitas melalui APBN.
Sebanyak 5.000 sampai 10.000 pengurusan sertifikat melalui dana APBD ditargetkan selesai menjelang pelaksanaan GTRA Summit 2023. Ke seluruhnya Sertifikat itu, diharapkan dapat diserahkan Presiden dalam kunjunganya nanti kepada masyarakat di Provinsi Kepri.
“Pemerintah sudah membenarkan pengurusan sertifikat di atas lahan pesisir, dukungan APBD akan didahulukan untuk masyarakat di kawasan pesisir. Lebih khusus lagi, kepada komunitas adat terpencil atau masyarakat suku terasing yang banyak komunitasnya di Lingga, Bintan, dan Batam” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar menargetkan GTRA Summit 2023 akan dilaksanakan di awal Agustus 2023 sekaligus menyambut momen kemerdekaan. Untuk itu, dalam waktu dekat, Kepri akan dikunjungi oleh tim dari Kementerian ATR/BPN untuk menetapkan zonasi guna dijadikan dasar.
“Untuk realisasi, dalam waktu dekat akan ditetapkan zonasinya dulu, setelah itu, baru menetapkan rumah dan lahan pesisir yang akan disertifikasi. Untuk lahan yang dalam sengketa serta dijadikan kegiatan usaha, penyelesaiannya perlu di treatment khusus supaya program kita jalan” kata Gubernur.
Sementara itu Kakanwil BPN Kepri Nurhadi Putra mengatakan, Provinsi Kepri memiliki ciri khas terkait masyarakat pesisir yang cukup dominan. Dimana sebarannya ada di seluruh kabupaten kota se Kepri.
Ia berharap pada pelaksanaan GTRA Summit 2023 mendatang, akan dapat diserahkan sertifikat lahan kepada masyarakat pesisir sebagai bukti hadirnya negara.
“Nantinya proses terkait rencana pelaksanaan GTRA Summit 2023 akan ada tim gabungan dari BPN dan Pemprov Kepri untuk rencana pendetailan-nya kemudian sebagai Laporan kepada Menteri ATR/BPN” kata Nurhadi.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri Kejati Kepri Gerry Yasid, Bupati Bintan diwakili Asisten I, Kepala Kantor Pertanahan Bintan Asnen Novizar, Kepala Kantor Pertanahan Tanjungpinang Bambang Prasongko, yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, Tim Khusus Gubernur, dan Para Kepala OPD Pemprov Kepri.
Penulis :Presnedia
Editor :Redaksi
