APBD Kepri 2026 turun akibat pengurangan TKD pusat, membuat Pemprov Kepri dan DPRD meniadakan anggaran TPP ASN untuk November–Desember 2026. (Foto-Diskominfo Kepri)
PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Kepri memutuskan untuk meniadakan alokasi anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Kepri untuk periode November dan Desember 2026 di APBD.
Kebijakan ini diambil menyusul turunnya nilai APBD Kepri 2026 sebesar Rp374,43 miliar dibandingkan APBD 2025. Penurunan tersebut terjadi akibat berkurangnya Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
hal itu disampaiakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri pada Rapat Paripurna pengesahan Perda APBD Kepri 2026 di DPRD Kepri, kamis (27/11/2025).
Banggar mengatakank, bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan untuk mempertahankan pembayaran TPP secara penuh dalam satu tahun. Akibatnya, penundaan penganggaran TPP dilakukan di APBD 2026 selama dua bulan, menjadi pilihan terakhir.
“Penundaan penganggaran TPP dua bulan ini, harus diambil agar APBD tetap seimbang dan tidak mengalami defisit,” ujar laporan Banggar.
TPP THR dan Gaji 13 Tetap Dianggarkan
Meski demikian, TPP untuk THR dan Gaji ke-13 tetap dialokasikan seperti biasa dalam penganggaran 12 bulan.
Sementara kekurangan TPP untuk November dan Desember 2026 akan diprioritaskan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2026 apabila kondisi keuangan memungkinkan.
Kebijakan ini bertujuan mengantisipasi risiko defisit anggaran sebagai dampak langsung dari pengurangan TKD pusat.
DPRD Minta Optimalisasi Pendapatan dan Efisiensi Belanja
Banggar DPRD Kepri juga meminta Pemprov Kepri untuk lebih serius mengoptimalkan pendapatan daerah serta melakukan efisiensi belanja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Belanja daerah harus mengedepankan pengeluaran yang bersifat wajib, rutin, dan prioritas. Rasionalisasi dan efisiensi anggaran perlu dilakukan sesuai durasi penganggaran,” tegas Banggar.
APBD Kepri 2026 Turun 9,56 Persen
Sebagaimana diketahui, DPRD Kepri dan Pemprov Kepri telah mengesahkan APBD 2026 sebesar Rp3,54 triliun.
Angka ini, turun 9,56 persen atau Rp374,43 miliar dari APBD 2025 yang mencapai Rp3,91 triliun.
Penurunan ini terjadi karena target pendapatan daerah juga berkurang drastis sebesar Rp605,7 miliar, sehingga total pendapatan hanya mencapai Rp3,31 triliun.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi