PRESMEDIA.ID– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri melakukan pemetakan lahan aset dan lahan strategis untuk investasi di wilayah provinsi Kepri.
Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (21/10/2025).
Rakor dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dan dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, beserta jajarannya, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang menegaskan, Pemprov Kepri akan terus berkomitmen mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pusat investasi tidak hanya di Batam dan Bintan, tetapi juga di Tanjungpinang dan Karimun.
“Tujuan rakor ini adalah untuk memetakan lokasi-lokasi potensial untuk investasi agar pembangunan merata. Kami ingin memastikan ketersediaan lahan sebelum investor masuk, terutama di Tanjungpinang dan Karimun,” kata Nyanyang.
Saat ini lanjutnya, sejumlah investor sudah menunjukkan minat untuk berinvestasi di Kepri, terutama di Pulau Bintan pada 2025.
Sejumlah sektor yang diminati adalah, Kawasan Artificial Intelligence (AI) dan Data Center, Kawasan industri, Proyek jembatan Batam-Bintan, Pelabuhan bongkar muat berskala internasional dan Pengembangan skytrain di Tanjungpinang.
Atas hal itu lanjut Wagub, dukungan BPN Kepri terkait status lahan investasi ini sangat dibutuhkan hingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di masa depan.
“Kami meminta dukungan dari BPN dan Kantah di daerah agar sinkronisasi dengan OPD seperti Dinas PUPP dan DLH bisa berjalan baik, terutama dalam memastikan status dan kesiapan lahan investasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kakanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, mengatakan pihaknya hadir bersama Kantah Tanjungpinang dan Bintan untuk membahas posisi dan status tanah, termasuk tanah yang sudah dikuasai, diusahakan, maupun berpotensi terlantar.
“Kami juga menyampaikan perkembangan terkait Peraturan Pemerintah tentang tanah terlantar. Data ini penting agar lahan berpotensi ekonomi bisa dimanfaatkan secara optimal,” jelas Nurus.
Dalam rakor, Kantah Bintan dan Tanjungpinang memaparkan hasil identifikasi lahan potensial, termasuk tanah terlantar dan aset sitaan BLBI.
Kepala Bappeda Kepri, Aries Fhariandi, menambahkan, tantangan utama saat ini adalah kesiapan lahan yang belum seimbang dengan minat investasi yang tinggi.
“Minat investasi di Kepri sangat tinggi, terutama di kawasan yang sudah kami promosikan. Kita harus segera melakukan identifikasi dan pendataan menyeluruh agar ketika investor datang meninjau lokasi, lahan yang ditawarkan sudah siap,” ungkap Aries.
Rakor ini menegaskan bahwa sinergi lintas instansi mutlak diperlukan untuk mempercepat penyediaan lahan investasi yang aman dan legal.
Pemprov Kepri dan BPN Kepri berkomitmen menindaklanjuti dengan membentuk tim teknis untuk percepatan identifikasi dan penetapan lahan strategis.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
