PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Realisasi belanja APBD Kepri Tahun 2024 hingga 23 Februari 2024 baru mencapai Rp103,6 miliar atau 3,19 persen dari total Rp4,329 triliun anggaran APBD 2024.
Sementara paket lelang yang telah selesai dilaksanakan tender, baru mencapai 14 paket termasuk 5 paket yang dilaksanakan melalui lelang dini.
Atas hal itu, Gubernur Ansar mengingatkan seluruh Kepala dinas OPD dan nBadan, agar mempercepat seluruh pekerjaan tahun 2024, khusunya pekerjaan yang membutuhkan waktu panjang dan waktu lama dengan target penyelesaian tepat waktunya.
“Saya mengingatkan agar semua pekerjaan kita di 2024 yang membutuhkan waktu panjang, yang membutuhkan waktu lama, harus kita selesaikan tepat waktunya. Target kita Agustus mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan semua” kata gubernur Ansar saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (26/2/2024).
Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ini, juga dihadiri Sekda provinsi Kepri Adi Prihantara, para Asisten, Staf Ahli serta Kepala OPD dan badan di lingkungan Pemprov Kepri.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Ansar juga meminta, agar jajarannya terus memperhatikan indikator-indikator yang menjadi dasar kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian insentif fiskal.
Sebab kata Ansar, kebijakan Pemerintah Pusat dalam memberikan insentif fiskal selalu berubah-ubah.
Kalau dulu pada saat awal selesai pandemi covid, realisasi belanja fisik menjadi salah satu item. Tapi saat ini, bergeser ke penanganan inflasi, kemudian stunting dan beberapa yang lain.
Jadi tolong dipelajari item-item pendukungnya” kata Gubernur Ansar.
Kepada lembaga dan seluruh OPD, Ansar juga mengingatkan, untuk menjadikan segala kekurangan tahun 2023 lalu, sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam meningkatkan kinerja di 2024.
Sementara itu, Sekda Adi menambahkan, agar setiap OPD memberikan perhatian kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing untuk segera menyampaikan laporan keuangan.
Karena rencananya nanti tanggal 1 atau tanggal 2 kita sudah menyerahkan ke BPK. Kemudian, yang kedua kewajibannya adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban LKPD dan LPPD mohon perhatian.
“Karena sampai hari ini sudah berjalan hampir 2 bulan pelaksanaan penyusunan APBD, berarti kita masih punya waktu 1 bulan itu untuk kewajiban di 2023” kata Sekda Adi.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi