PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Penyerahan DIPA tersebut dilakukan secara simbolis kepada beberapa pimpinan Kementerian, lembaga serta kepala daerah secara virtual kepada seluruh.
Adapun total APBN tahun 2022 sebesar Rp 2.714,2 triliun, dialokasikan sebesar Rp 945,8 triliun kepada 82 Kementerian atau lembaga dan sebesar Rp769,6 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan semua harus tetap waspada karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Menurutnya, pada tahun 2022 pandemi ini masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi negara Indonesia.
“Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin, agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi yang sedang kita lakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Presiden menekankan pemerintah harus menunjukan aksi nyata terhadap komitmen pada green dan sustainable ekonomi. Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.
“Kita akan fokus pada 6 kebijakan utama yang pertama melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, yang kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan,†paparnya.
Kemudian, kebijakan selanjutnya peningkatan SDM yang unggul. lalu, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. dan keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base budgeting agar belanja lebih efisien.
Selain itu, untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022, Pemerintah harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif yang antisipatif dan juga fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
“APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral sebagai presiden G20 kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan,†jelas Presiden Jokowi.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani melaporkan bahwa pemerintah dan parlemen dalam dua tahun terakhir mengambil berbagai kebijakan luar biasa dalam bidang keuangan untuk menghadapi covid19.
“Kami menyadari kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR telah mampu menghasilkan APBN yang responsif, tangguh serta dinamis sehingga dapat meminimalkan resiko pandemi dengan melindungi rakyat dan perekonomian indonesia,” ucap Sri Mulyani.
Dalam laporannya Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa Pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti, sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia.
Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 dibarengi munculnya resiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju terutama Amerika Serikat, rebalancing ekonomi Tiongkok serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik.
“Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat, penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat, sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada Kuartal keempat tahun 2021â€, ucapnya.
Penulis : Ismail
Editor : Redaksi
Komentar