PRESMEDIA.ID,Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan Pancasilais. Dua Pariable ini, menurut Tito, dibutuhkan menuju Indonesia yang semakin aman.
Hal itu dikatakan Mendagri Tito Karnavian dalam Seminar Sekolah Sespimti Polri di The Opus Grand Ballroom The Tribarata,Jakarta, Jumat (08/11/2019).
“Topik pariabel SDM itu ada dua, yakni SDM yang unggul dan Pancasilais serta variabel aman, iji merupakan real (nyata) bukan hanya sebagai slogan,”kata Mendagri.
Ia menambahkan, dengan prediksi terkait potensi bangsa Indonesia ke depan, dibutuhkan 3 kekuatan utama yang akan menunjang di antaranya l, Indonesia akan menjadi negara dominan, bahkan di tahun 2045 negara Indonesia akan menjadi negara keempat dalam kekuatan ekonomi di dunia di bawah Cina, USA, India.
“Yang ke empat Indonesia, ini didukung oleh tiga syarat, yakni angkatan kerja yang besar, SDA yang melimpah, dan memiliki luas wilayah yang besar untuk mengakomodir mesin produksi,” jelasnya.
Dalam menunjang hal tersebut, lanjut dia, dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan yang menjadi kunci penting yang tak dapat dilepaskan.
“Syarat untuk mencapai itu adalah stabilitas politik dan keamanan, sepanjang tidak terjadi konflik di antara kita maka akan aman saja, ini menjadi persyaratan yang paling penting,”terangnya.
Keadaan yang demikian, lanjut Tito lagi, akan mudah diwujudkan dengan kekuatan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, Mendagri ini mendorong untuk membuat program-program yang dapat meningkatkan kapasitas SDM.
“Kuncinya, SDM jauh lebih penting dari SDA. Oleh karena itu, kita harus menggenjot SDM melalui program-program formal maupun informal. Kita menghadapi bonus demografi yang besar, kalau dimanfaatkan maka kita akan memiliki SDM yang berkualitas, kalau tidak maka akan menjadi bencana demografi,”tutur Mendagri.
Tak hanya berkaitan dengan SDM unggul yang berkualitas, ia juga menekankan asas Pancasila dalam pembangunan SDM. Menurutnya, Pancasila dapat menjadi border agar SDM dan demokrasi di Indonesia tak menjadi bebas.
“Kuncinya kita kembali ke demokrasi yang Pancasila, pada nilai-nilai asli kita, Pancasila harus digalakkan pada semua tingkatan strategis operasional sampai ke law (hukum),” sebutnya.
Adanya BPIP, empat pilar oleh MPR, program tepat sasaran dalam rangka menguatkan kembali, termasuk regulasi yang dibatasi berdasarkan lima sila yang ada sangat dibutuhkan hingga Indonesia tidak terlalu liberal dan bebas.
Penulis:Redaksi
