Soal Jembatan Babin, Ansar Ahmad Sarankan Pemprov Kepri Matangkan Perencanaan

Market jembatan Batam-Bintan sepanjang 6,5 Kilo Meter yang menghubungan 3 pulau di Kepri.(foto:ilustrasi)
Market jembatan Batam-Bintan sepanjang 6,5 Kilo Meter yang menghubungan 3 pulau di Kepri.(foto:ilustrasi)

PRESMEDIA.ID, Bintan � Anggota Komisi V DPR RI, Ansar Ahmad meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih mematangkan perencanaan pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin).

Menurutnya, kendati pun pembangun jembatan tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat Kepri dan diharapkan menjadi pendongkrak ekonomi. Namun, ada persoalan yang mesti diselesaikan. Yakni, penetapan alternatif jarak titik pendaratan (landing point) jembatan tersebut di Kabupaten Bintan.

Dijelaskannya, ada dua alternatif yang bisa digunakan untuk menentukan lokasi landing point jembatan tersebut. Yaitu pendaratan jembatan itu ke daratan lebih memanjang atau memendek.

�Setiap alternatif ada resikonya. Selain biaya juga dampaknya karena landing point jembatan itu menggunakan lahan milik PT Surya Bangun Pertiwi (SBP),� ujar Ansar, belum lama ini.

Alternatif pertama, jarak landing point memanjang. Pastinya akan menelan anggaran� yang besar namun terjamin dari sisi kemudahan dan keamanan.

Sedangkan jarak yang pendek, kata Ansar, sangat beresiko. Karena bedasarkan kajian Dinas PUPR Kepri, kedalamannya tidak sesuai dan juga akan membelah Kawasan Industri Lobam yang dikelola PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE).

�Lahan PT SBP ini dikelola oleh PT BIIE, jika menetapkan landing point yang pendek perusahaan ini keberatan. Kalau pilih yang panjang pastinya menyangkut biaya. Jadi itu yang harus segera diputuskan,� katanya.

Ansar menyarankan agar Plt Gubernur Kepri, Isdianto segera menggelar rapat kembali bersama Dirjen Bina Marga, TNI AL, Kemenhub, dan BMKG untuk menyatukan pendapat soal alternatif yang akan dipilih.

Disisi lain, lanjut Ansar, Satker Kementerian PUPR yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Jambi-Kepri menyarankan untuk memilih alternatif jarak yang panjang.

�Kata Satker Kementerian PUPR, meskipun jaraknya lebih panjang sedikit dan biayanya tidak jauh berbeda. Kemudian juga soal tinggi jembatannya agar bisa dilalui kapal perang,� jelasnya.

Mantan Bupati Bintan dua periode ini mengutarakan, bahwa dirinya sebagai anggota Komisi V DPR RI akan mendukung penuh pembangunan jembatan tersebut. Bahkan, pihaknya dengan sengaja melakukan kunjungan kerja (kunker) Komisi V ke Kepri hanya untuk mengenalkan wilayah ini kepada anggota Komisi V lainnya.

Komisi V pun juga sangat mendukung penuh pembangunan Jembatan Babin ini, mengingat wilayah Kepri punya prospek besar sebagai lumbung ekonomi Indonesia. Bahkan juga Kementerian Koordinator Bidang Maritim sudah meninjau lokasi untuk pembangunan Jemabatan Babin ini.

�Kita minta Pak Plt Gubernur cepat putuskan kesepakatan alternatif itu. Lalu dirapatkan di tingkat pusat, apabila diputuskan maka saya dan teman-teman di Komisi V DPR RI dan badan anggaran akan segera mendorong direalisasikan,� ucapnya.

Penulis:Hasura