PRESMEDIA.ID, Lingga – Bupati Lingga, Muhammad Nizar, menekankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memperoleh catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri pada pemeriksaan pendahuluan agar segera memperbaiki dan menyelesaikannya.
Hal itu bertujuan agar Kabupaten Lingga tetap bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dia juga berharap masukan-masukan dapat disampaikan langsung oleh tim BPK RI Kepulauan Riau kepada para OPD yang hadir pada forum.
“Kalaupun ada masukan dan arahan untuk selanjutnya dapat disampaikan agar bisa diperbaiki kedepannya,” tegasnya dalam pertemuan akhir BPK RI Kepri atas pemeriksaan pendahuluan Lkpd Kabupaten Lingga tahun 2021 di ruang rapat Kantor Bupati, Daik, Jumat (25/11/2022).
Menurutnya, Kabupaten Lingga selalu menerima opini WTP secara berturut-turut sejak 2018. Maka dari itu, ia juga menargetkan tahun ini hal tersebut bisa dipertahankan.
Oleh karena itu, ia menegaskan OPD yang diberikan warning pada proses pemeriksaan pendahuluan dapat segara menyelesaikan apa yang menjadi catatan-catatan dari pihak pemeriksa, pada proses lanjutan nanti.
“Mungkin barangkali selama pemeriksaan yang dilakukan lebih kurang sebulan, walaupun ada masukan dan laporan, mudah-mudahan tidak menghilangkan semangat dari BPK. Dengan catatan, arahan dan masukkan dalam lanjutan nanti dapat lebih baik lagi,” sebut Nizar.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Kepulauan Riau, Masmudi, mengatakan meski usia Kabupaten Lingga relatif singkat namun kemajuannya cukup pesat. Kemajuan tersebut juga diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik pula. Terlebih, telah meraih opini WTP sebanyak 4 kali berturut-turut.
“Tentu harapannya terus lanjut. Hasil ini tidak serta-merta tapi butuh kerja keras dari jajaran pemerintah daerah. Dan tentu kami dari BPK akan menampilkan hasil, baik dari pemeriksaan sampai pada kegiatan perinci nantinya,” papar dia.
Ia mengutarakan, pertemuan kali ini merupakan penyampaian hasil dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan pihaknya selama 25 hari belakangan. Dirinya berharap, segala sesuatu yang menjadi masukan dan permasalahan yang signifikan dalam proses pemeriksaan dapat diselesaikan sambil menunggu kegiatan perinci.
Jadi selain itu ada program, Sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kami minta dukungan semua pihak agar bisa mencapai wilayah Kepulauan Riau bebas korupsi,” kata dia.
Penulis : Aulia
Editor : Redaksi