
PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Untuk yang kesekian kali, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau Isdianto menyatakan akan mengganti direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Pembangunan Kepri, PT.Pelabuhan Kepri serta Direktur PDAM Tirta Kepri karena dianggap tidak memiliki kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pegantian para direksi itu, kata Isdianto akan dilakukan setelah nantinya dipanggil untuk mengevaluasi kinerja masing-masing. “Dalam bulan ini (Desember,red) akan saya panggil. Kita lihat bagaimana kinerja mereka. Layak atau tidak untuk dipertahankan?,” ujar Isdianto,Kamis (12/12/2019).
Isdianto mengakui, selama ini badan usaha tersebut terutama, PT.Pembangunan Kepri dan PT.Pelabuhan Kepri tidak memiliki kontribusi yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, banyak potensi yang bisa digali untuk menunjang pendapatan masing-masing BUMD.
“Tak perlu mengejar yang besar-besar tapi tidak jelas. Lebih baik dicoba dulu yang kecil-kecil asalkan rutin,”ujarnya.
Ia menegaskan, jika dalam evaluasi nanti para direksi kedua badan usaha itu tidak dapat memberikan kontribusi yang baik, maka pihaknya tidak segan akan mencopot direksi tersebut. Menurutnya, ketika yang bersangkutan sudah menduduki jabatan, seharusnya dapat membuat sesuatu yang berarti kepada masyarakat. “Kalau kenyataan tidak baik, kenapa kita pertahankan. Lebih baik kita ganti saja dengan yang profesional,”ujarnya.
DPRD Nilai Direksi BUMD Kepri Tidak Profesional
Ditempat terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kepri Lis Darmansyah mengatakan BUMD dan Perusahan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri hingga saat ini tidak memiliki kontribusi dalam mencari incam pendapatan perusahan.
Kendatipun sudah berulang kali diberikan kesempatan dengan peringatan yang sama, “akan di pecat dan diganti” Tapi hingga saat ini, dua perusahaan plat merah PT.Pembangunan Kepri dan PT.Pelabuhan Kepri ini masih tetap “Mandul” alias tidak berkontribusi bagi pendapatan daerah
Salah satu penyebab tidak berkembangnya perusahaan milik Pemprov Kepri baik, BUMD dan BUP itu, akibat kurangnya kemampuan para direksi dalam menangkap kesempatan yang ada. Padahal, potensi peluang usaha di Kepri cukup banyak,”ujar Lis Darmansyah saat dikonfrimasi,Kamis,(12/12/2019).
Hal itu, lanjut Dia, juga dikarenakan jajaran direksi yang duduk pada dua perusahaan itu bukan dari kalangan profesional. Melainkan, atas dasar kepentingan politik. “Inilah yang jadi masalahnya sekarang. Karena bukan dari profesional tidak bisa untuk melihat peluang usaha. Kalaupun tau ada peluang, tapi tidak bisa untuk mengelolanya,”ucapnya.
Atas dasar itu, mantan Walikota Tanjungpinang ini mendorong Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri segera membenahi melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran direksi tersebut.
“Bila belum ada peningkatan kinerja. Sebaiknya jangan menunggu terlalu lama (untuk engevaluasi). Karena BUP ini tujuannya dibentuk sebagai salah satu pendorong PAD,”katanya.
Penulis:Ismail�