PRESMEDIA.ID – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengukuhkan 7 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam rangkaian kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Pengawasan Laut di kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan.
Kegiatan ini digelar selama dua hari, 5–6 Mei 2025, bertempat di Hotel Aston Tanjungpinang, dan merupakan hasil kolaborasi antara Konservasi Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
Tujuannya adalah untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan pesisir di Kepri, yang 96 persen wilayahnya merupakan lautan.
Ke 7 Pokmaswas Baru ini akan mengawasi Kawasan Konservasi Laut di Bintan. Adapun tujuh Pokmaswas yang dikukuhkan berasal dari berbagai desa di Kabupaten Bintan, seperti, Pokmaswas Gurita Kawal – Kelurahan Kawal, Gunung Kijang, Pokmaswas Bintang Laut – Desa Mantang Baru, Mantang.
Kemudian Pokmaswas Perisai – Desa Mapur, Bintan Pesisir, Pokmaswas Srikandi – Desa Berakit, Teluk Sebong, Pokmaswas Pusat Berkumis – Desa Teluk Bakau, Gunung Kijang, Pokmaswas Camar Laut – Desa Malang Rapat, Gunung Kijang, Pokmaswas Dugong – Desa Pengudang, Teluk Sebong
Wakil Gubernur Kepri mengatakan, Pokmaswas merupakan garda terdepan dalam menjaga Laut di Kepri, Atas hal itu, ia menyatakan sangat mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan ini.
“Pokmaswas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengawasan kawasan konservasi laut. Laut adalah permata biru Indonesia. Kekayaan alam ini harus kita jaga bersama. Pokmaswas adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut Kepri,” ujar Nyanyang.
Nyanyang juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pencemaran laut, terutama saat musim angin utara (Oktober–Januari), yang kerap membawa sampah laut ke wilayah Kepri.
Ia menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dan lintas negara, termasuk dengan Malaysia, Singapura, serta kedutaan besar terkait.
“Pencemaran lintas batas sangat berbahaya bagi ekosistem laut kita. Diperlukan koordinasi internasional untuk menghadapinya secara serius,” tambahnya.
Meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, Wagub Nyanyang percaya bahwa kekuatan masyarakat yang terorganisir akan mampu menjaga kelestarian laut secara berkelanjutan.
“Pelatihan ini adalah pondasi penting agar sistem pengawasan kawasan konservasi kita semakin kuat dan berbasis partisipasi masyarakat,” tutupnya.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi