PRESMEDIA.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti, banyaknya kasus kriminalisasi dan kasus kekerasan terhadap guru dan siswa, serta sistem Zonasi Penerimaan Peserta Siswa Baru (PPDB) di Indonesia, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan yang dihadiri seluruh Kepala Dinas Pendidikan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Senin (11/11/2024).
Gibran mengatakan, perlunya perlindungan untuk guru serta perhatian khusus bagi siswa yang menjadi korban kekerasan. Ia mengatakan, sekolah harus menjadi ruang yang mendukung perkembangan fisik dan mental siswa tanpa adanya ancaman kekerasan atau bullying.
“Sekolah harus menjadi tempat aman dan nyaman bagi semua, baik murid maupun guru,” ujarnya dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Evaluasi Sistem Zonasi Pendidikan
Selain itu, Gibran juga menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan zonasi, terutama terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata di berbagai daerah. Meski program zonasi bertujuan baik, Wapres Gibran mengakui bahwa penerapannya mungkin belum optimal di seluruh wilayah Indonesia.
“Zonasi adalah program yang baik, tetapi perlu evaluasi untuk memastikan kebijakan ini berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Dorong Pembelajaran Coding dan Matematika
Selain evaluasi zonasi, Wapres Gibran mendukung pengajaran coding dan matematika sejak dini sebagai upaya membekali generasi muda dengan keterampilan teknologi untuk menghadapi era digital. Menurutnya, keterampilan ini penting agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global.
Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Wapres Gibran juga menginstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan keberlangsungan program strategis Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). “Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita perlu dukungan nutrisi yang optimal,” ujarnya.
Isu Utama PPDB dan Rekrutmen Guru ASN PPPK
Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas isu-isu penting seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK, yang dianggap krusial untuk memastikan akses pendidikan berkualitas.
Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan distribusi guru yang tidak merata menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi