PRESMEDIA.ID,Bintan- Lama ditunggu masyarakat, akhirnya pemerintah Kabupaten Bintan akan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pekan ini kepada 39.237 penerima yang berdomisili di 10 kecamatan di Bintan.
Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, adapun besaran bantuan yang diberikan adalah Rp.600,000 per bulan per Kepala keluarga. Dan untuk tahap pertama akan langsung diberikan 2 bulan dengan besarab Rp.1,2 juta. Sedangkan sisanya Rp.600,000 lagi diberikan pada bulan Juni 2020 mendatang.
“Untuk tahap pertama, pekan ini mulai disalurkan langsung ke rumah. Oleh karena itu, kami menghimbau, agar masyarakat tetap di rumah. Karena sesuai aturan Protokoler kesehatan, harus social dan physical distancing guna mencegah penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19),”ujar Apri Sujadi Rabu (6/5/2020).
Apri juga mengatakan, pemerintah terus menggesa finalisasi data agar segera rampung. Sehingga ditargetkan pekan ini bisa terealisasi penyaluran BLT tersebut ke masyarakat.
“Maka mulai hari ini Rabu (6/5/2020) sampai Kamis (7/5/2020) diminta para camat, lurah dan RT/RW untuk memverifikasi data terakhir sebelum bantuan diserahkan. Itu untuk memastikan nama-nama warga yang masuk,”ujarnya.
Bantuan ini lanjut Apri, akan didistribusikan oleh RT/RW setempat langsung dari rumah ke rumah atau door to door.
Masyarakat yang menerima bantuan di Bintan kata Apri, ditentukan berdasarkan 4 kriteria, yaitu kriteria BLT Pusat sebanyak 4.483 KK dan kriteria PKH sebanyak 4.679 KK.
“Ke dua kriteria ini, sebelumnya sudah menerima Rp.200 ribu perbulan dari pusat, hingga daerah hanya membantu atau mensubsidi Rp.400 ribu per bulan dari APBD,”sebutnya.
Kemudian kriteria BLT Daerah dengan jumlah sebanyak 26.797 KK. Pada kriteria ini, data yang sedang diverifikasi ada sebanyak 3.278 KK. Dan untuk krateria ke dua ini murni mendapatkan bantuan dari APBD sebesar Rp 600 ribu per bulannya.
“Saat pendistribusian, kita juga minta RT/RW menempelkan data nama-nama yang tertera dipapan sehingga keseluruhannya menjadi lebih transparansi,”sebutnya.
Terkait kebocoran data warga, Apri mengakui ada yang salah dalam pendistribusian, dan data yang beredar itu, merupakan data yang harus diklarifikasi dan bukan data final dalam penyaluran bantuan.
“Data yang menyebar itu, merupakan data yang harus diklarifikasi dan diverifikasi di tingkat kecamatan, kelurahan dan RT/RW. Dan bukan data finalisasi. Untuk itu, kita menyesalkan pihak-pihak yang telah menyebar data tersebut,”ucapnya.
Penulis:Hasura