PRESMEDIA.ID – Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), kembali membuka pendaftaran Seleksi PPPK Periode II bagi tenaga honorer non-ASN. Pendaftaran ini, mulai dilakukan 17 November hingga 31 Desember 2024 mendatang.
Program ini ditujukan khusus untuk tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang belum lolos seleksi pada tahap pertama.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan, melalui seleksi ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan penataan tenaga non-ASN.
“Kami terus mendorong percepatan pemetaan tenaga non-ASN yang saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah dan terdaftar dalam database BKN,” ujar Rini pada Selasa (17/12/2024).
Rini juga mengingatkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar mempercepat pendataan tenaga honorer di wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan memberikan peluang bagi non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN untuk mendaftar pada Seleksi PPPK Periode II.
“Pendataan harus mencakup beberapa kategori,seperti, Non-ASN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Periode I, Non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi CPNS, Non-ASN dalam database BKN yang belum mendaftar pada PPPK Periode I,” jelas Rini.
Konfirmasi data tenaga non-ASN melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) juga wajib diselesaikan paling lambat 20 Desember 2024.
“Data yang sudah terkonfirmasi akan diintegrasikan ke dalam sistem SSCASN BKN akan dapat menjadi fasilitasi proses pendaftaran,” sebutnya.
Tidak Ada Pengangkatan Otomatis
Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menegaskan bahwa tidak ada pengangkatan otomatis dalam proses seleksi PPPK ini. Semua peserta diwajibkan mengikuti seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).
“Penentuan kelulusan didasarkan pada peringkat terbaik, bukan nilai ambang batas. Peserta dinyatakan lulus jika berada dalam peringkat terbaik,” tambah Aba.
Dengan dibukanya Seleksi PPPK Periode II, pemerintah berharap tenaga non-ASN yang belum berhasil pada tahap pertama dapat memanfaatkan kesempatan ini secara optimal. Proses seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi diharapkan mampu menghasilkan tenaga PPPK yang berkualitas dan profesional untuk mendukung layanan publik di Indonesia.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
Komentar