PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Pjs Gubernur Kepri Bahtiar mengatakan pandemi Covid-19 diseluruh belahan dunia saat ini sangat mengancam keselamatan jiwa serta keruntuhan ekonomi. Begitu juga di Indonesia, Covid-19 mengakibatkan Pemilihan Kepala daerah sempat ditunda.
Namun situasi ini harus dihadapi dengan pengetahuan dan Pilkada yang telah direncanakan harus tetap berjalan. Sebagai manusia yang diberikan kemampuan berpikir, Bahtiar mengatakan, sudah seharusnya semua pihak mampu untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini.Pilkada lanjutnya, akan tetap dilaksanakan karena semua pihak juga bisa melakukan aktivitas. Â
“Orang tetap bisa ke kantor, bisa ke pasar bisa kemanapun, masa Pilkada tidak bisa?, Kuncinya, adalah kita tingkatakan Protokol Kesehatan,â€kata Bahtiar saat membuka secara langsung Rapat Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Rangka Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 di Aula Wan Seri Bening pusat pemerintahan provinsi Kepri di Dompak Tanjungpinang, Senin(16/11/2020).
Turut dalam kesempatan itu, Yusharto Huntoyungo, Plh.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sekteraris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS.Arif Fadillah, Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, Bupati Natuna Hamid Rizal, Pjs.Bupati Batam Syamsul Bahrum, Pjs.Bupati Lingga Juramadi Esram, Pjs.Bupati Karimun Heri Andrianto, FKPD Provinsi kepulauan Riau serta seluruh peserta Rakor yang berasal dari Badan Kesbangpol Linmas seluruh Indonesia.
Menurut Bahtiar, kalau ada yang membangun opini, bahwa Pilkada Tahun 2020 tidak bisa dilakukan dalam situasi Pandemi, maka merupakan tugas bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjelaskan bahwa pemertintah dan penyelenggara Penyelenggara Pilkada pesta demokrasi ini bukan sebagai ajang penyebaran Covid-19.
“Semua tahapan Pilkada mulai dari pendaftaran, pengambilan nomor urut, kampanye hingga saat pencoblosan sudah diatur sedemikian rupa mematuhi protokol kesehatan. Ini yang harus kita beri pengetian kepada masyarakat,”jelasnya.
Kepada seluruh peserta Rakor, Bahtiar juga berpesan untuk terus mensosialisaikan Pilkada Sehat. Termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa event 5 tahunan ini merupakan ajang untuk memilih pemimpin.
“Bukan pemimpin biasa, Namun pemimpin yang luar biasa, yang dapat mengelola pemerintahan, mengelola pembangunan mengelola masyarakat, mengelola ekonomi dan sistem kehidupan kenegaraan di tengah Covid-19,”ujarnya.
Kesempatan ini lanjut Bahtiar, harus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pemilih untuk memilih pemimpin hebat dan yang memiliki pengetahun dan pemikiran yang luar biasa untuk membawa masyarakatnya keluar dari situasi sulit ini menuju perubahan ekonomi yang lebih baik.
“Masyarakat harus tahu, arti pentingya memilih di situasi Covid-19 ini. Kesbang sebagai lembaga terdepan harus menyampaikan hal itu, dengan harapan, jika pemilih paham, akan arti pentingnya Pilkada saat ini, maka target partisipasi Pemili sebesar 77,5 Persen pada Pilkada serentak ini akan bisa tercapai,”ujarnya.
Dirjen Polpum Kemendagri ini juga mengatakan, bahwa sejak hari pertama dirinya dilantik oleh Mendagri sebagai Pjs.Gubernur provinsi Kepulauan Riau, tugas utama yang diberikan Mendagri adalah untuk mengawal pelaksanaan Pilkada serentak serta menekan penyebaran Covid-19.
“Atas dasar itu, berbagai strategi terus kami pikirkan agar tugas yang dibebankan ini bisa berhasil kami tuntaskan. Setelah dilantik, hari itu juga saya conferensi Press di kantor kemendagri. Bagaimana menggerakan Pilkada dan orang tidak tertular Covid-19, maka saya cetuskan sebuah gerakan yang namanya Gerakan Pilkada Sehat, yang saat ini telah diadopsi oleh kementerian Dalam negeri untuk diterapkan di berbagai daerah yang menyelengarakan Pilkada,†jelasnya.
Pada diskusi pertemuan ini, juga dijelaskan lebih rinci apa itu Pilkada sehat dan langkah-langkah dalam pemulihan ekonomi pada situasi pandemic ini. Bahtiar berharap apa yang didapatkan disini, dapat diadopsi untuk diterapkan di daerah masing-masing sehingga Pilkada lancar dan Covid dapat ditekan penyebarannya.
Sementara itu Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Imran selaku Panitia penyelenggara Rapat Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Rangka Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19, dalam laporannya, menyampaikan bahwa maksud dari penyelenggaraan rapat ini adalah memperkuat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup bidang politik dan pemerintahan umum dan kesatuan bangsa baik di pusat maupun di daerah.
Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan protokol kesehatan Covid-19 khususnya di daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2020. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses penyelenggaraan Pilkada di 270 daerah yang secara serentak akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini yang tentunya dalam konteks penerapan protokol kesehatan Covid-19 .
“Melalaui Rakor ini, setiap daerah akan belajar best practice terkait penarapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada. Hadir perwakilan dari Badan Kesbangpol Linmas Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia,”ujarnya.
Penulis:Redaksi
