PRESMEDIA.ID, Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan akan mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna Utara dan Papua.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) RI, Donny Ermawan Taufanto, menyatakan Indonesia memiliki sejarah panjang terkait perairan Natuna sebagai jalur penghubung antara Nusantara dan Asia Tenggara serta Asia Timur.
“Menurutnya, United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS), Indonesia memiliki hak berdaulat di perairan Natuna Utara, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen,” kata Donny Ermawan Taufanto dalam seminar nasional bertema “Perspektif Historis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua†di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (8/7/2024).
Donny menekankan pentingnya kajian menyeluruh dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikan konflik, khususnya dari aspek sejarah, agar dapat memberikan wawasan mendalam terhadap masalah di Laut Natuna Utara dan Papua.
Selain konflik di Laut Natuna Utara, Indonesia juga menghadapi tantangan di Papua yang melibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Konflik di wilayah tersebut kompleks, termasuk serangan terhadap warga sipil, aparat keamanan, dan infrastruktur.
Donny mengatakan, konflik di Laut Natuna Utara dan Papua merupakan ujian integritas nasional Indonesia dengan tantangan yang berbeda serta berkaitan dengan kedaulatan wilayah yang menghadapi ancaman dari luar negeri.
Saat ini, untuk menghadapi tantangan di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia telah membentuk komunitas keamanan ASEAN dengan tujuan menjaga stabilitas geopolitik di Asia Tenggara, serta memperkuat posisi dengan mendirikan Batalyon Komposit di Natuna.
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) lanjutnya, akan terus meningkatkan dan memperkuat kekuatan militer di perbatasan Laut Natuna Utara guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengantisipasi segala kemungkinan buruk.
Langkah ini sejalan dengan upaya menjaga hubungan harmonis antara militer Indonesia dengan negara tetangga.
Di Papua, pemerintah menegaskan Pancasila akan tetap menjadi pijakan dan bertekad mengambil langkah tegas untuk menjaga persatuan serta menanggulangi gerakan separatis.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
Komentar