PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, terus menggesa penyelesaian pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan. Terutama, yang berkenaan langsung dengan lahan milik warga di sisi pulau Bintan.
“Kewajiban pemerintah daerah terkait dengan pembebasan tanah ini harus segera kita selesaikan, agar pemerintah pusat bisa memulai pembangunan jembatan Batam-Bintan,” ujarnya saat memimpin rapat terkait penyelesaian lahan Jembatan Babin di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (18/3/2022).
Dalam kesempatan itu, Ansar juga menginstruksikan Kepala BPN Bintan serta sejumlah kepala OPD agar proses pembebasan lahan bisa segera diselesaikan secepatnya. Termasuk sejumlah aset jalan pemerintah daerah yang diserahkan untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan.
“Kalau untuk proyek strategis nasional, aset daerah harus segera dilepaskan karena ini untuk pembangunan,” katanya.
Ditambahkannya, saat berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) beberapa waktu lalu, ia mendapat kepastian dari Menteri Bappenas dan Menteri PUPR jika pelelangan jembatan Babin bisa dimulai dalam waktu dua bulan.
Karena itulah para menteri termasuk Menteri Sekretaris Kabinet memintanya segera menyelesaikan kewajiban daerah.
“Ditargetkan pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Babin bisa selesai di pertengahan April agar bisa segera dilaporkan ke pemerintah pusat,” kata Ansar.
Sementara itu, Kepala BPN Bintan, Asnen, mengatakan saat ini masih ada 46 bidang tanah yang dalam proses konsinyasi di pengadilan. Sementara, tanah yang sudah dibayarkan sebanyak 12 bidang.
“Saat ini permasalahan yang masih menghambat adanya beberapa bidang tanah yang pemiliknya belum ditemukan,” jelas Asnen.
Penulis : Ismail
Editor : Redaksi
Komentar