PRESMEDIA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menemukan sejumlah anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dialokasikan dalam jumlah besar namun tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran.
Ketua DPRD Kepri, Imam Sutiawan, mengungkapkan bahwa temuan ini berasal dari hasil penyisiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam rangka efisiensi belanja daerah.
“Akibatnya, output dan manfaat dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran besar di beberapa OPD tidak mampu menunjang pencapaian program sebagaimana yang diharapkan,” ujar Imam.
Temuan DPRD: Anggaran Lebih Banyak untuk Belanja Pendukung
DPRD Kepri menemukan bahwa sebagian besar anggaran OPD lebih banyak dialokasikan untuk belanja pendukung dibandingkan belanja inti yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Menurut Imam, hal ini harus menjadi evaluasi bagi OPD agar dalam penyusunan anggaran ke depan lebih bijak, sehingga dana yang tersedia benar-benar terserap untuk pencapaian program pembangunan, peningkatan kinerja pemerintah daerah, serta pelayanan masyarakat.
“Kami meminta OPD di Kepri agar dalam perencanaan anggaran ke depan lebih memprioritaskan program-program strategis yang selaras dengan perencanaan daerah dan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Imam juga menekankan bahwa program pembangunan di Kepri harus mengikuti arahan dan kebijakan pembangunan nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sebagai provinsi kepulauan dengan 96 persen wilayah berupa lautan serta berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kepri harus memiliki perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan pusat, berkelanjutan, dan pro-rakyat. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil agar mereka juga merasakan manfaat pembangunan dan kesejahteraan.
DPRD Kepri Bantah Isu Pemotongan THR ASN
Dalam kesempatan tersebut, Imam juga membantah isu yang beredar bahwa penyisiran anggaran untuk efisiensi dilakukan dengan tujuan mengurangi atau memotong Tunjangan Hari Raya (THR) ASN.
“Isu pemotongan THR ASN itu tidak benar. Dalam pembahasan, DPRD sama sekali tidak pernah menyinggung THR ASN. Kami justru berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif, apalagi THR sudah diatur dalam regulasi dan telah dianggarkan,” tegas Imam.
Ia menambahkan bahwa jika memang ada kebijakan terkait pemotongan THR, hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu bersama DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur
