Gubernur Ansar Yakin, TW-IV 2021 Ekonomi Kepri Tumbuh 7,0 Persen

PRESMEDIA.ID, Batam – Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri pada awal pandemi Covid-19, sempat berkontraksi sampai minus 6,66 persen.

Namun, pada akhir tahun 2020 ekonomi Kepri mengalami perbaikan sampai minus 3,8 persen. Kemudian di Triwulan I tahun 2021 ini, mengalami perbaikan lagi menjadi minus 1,19 persen.

Jadi kami optimis nanti di Triwulan IV tahun 2021, Provinsi Kepri akan mencapai angka optimis pertumbuhan ekonomi 3,5 hingga 7,0 persen,” kata Gubernur Ansar saat Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan  dan Karimun (KPBPB-BBK) di Bandara Hang Nadim, Selasa (8/6/2021).

Angka optimis itu, sebut Gubernur,  didasari banyak variabel. Di antaranya nilai PMA Januari-Maret 2021 ini 347,8 Juta dolar Amerika. Sementara nilai PMDN sampai pada angka Rp2,5 Triliun. Kondisi ini juga didukung nilai ekspor Kepri yang mencapai 1.356,15 Juta dolar Amerika.

“Angka ini meningkat 12,6 persen dari Februari. Hal ini didukung dengan rencana ekspor perdana Alumina dimulai pada Juni 2021. Belanja pemerintah yang meningkat dan konsumsi masyarakat juga terus naik untuk mendukung optimisme itu. Apalagi berbagai program padat karya terus berjalan,” tuturnya.

Gubernur Ansar Usulkan Kepri FTZ Menyeluruh

Selain itu, lanjutnya, dengan beroperasinya kembali beberapa industri di Karimun dan Batam, melalui rakor tersebut, Kepri langsung mengusulkan Program/Proyek Prioritas dalam Rencana Induk BBK ini.

Adapun beberapa harapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah agar diberlakukan FTZ menyeluruh di Bintan, Karimun dan Tanjungpinang. Juga penetapan Batam Bintan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN).

‘Juga ada integrasi kawasan wisata Lagoi-Trikora melalui peningkatan kemantapan jalan antar kawasan.
Dieksekusi juga Rencana Induk Pengembangan KPBPB menjadi Keppres Percepatan Pembangunan KPBPB dan Non-KPBPB,” terang Gubernur.

Selain itu, Gubernur Ansar juga berharap adanya dukungan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) perizinan untuk investasi dan pemanfaatan dan atau pelepasan kawasan hutan.

Selanjutnya, Gubernur juga meminta dilakukan evaluasi tarif pelayanan di Badan Pengusahaan (BP) agar lebih kompetitif. Serta penguatan ketahanan dan kemandirian melalui penyambungan pipa gas Subsea Tie In WNTS – Pulau Pemping sepanjang lebih kurang 6,7 kilometer.

Tak luput, pada kesempatan itu, Gubernur Ansar juga tetap ingin UMKM di Kepri tumbuh. Karena itu Gubernur menitipkan regulasi penanganan pajak bagi pelaku UMKM yang sangat memberatkan. Apalagi produk yang dihasilkan merupakan produk lokal.

Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Induk Pengembangan KPBPB-BBK ini dilakukan bersama Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, serta Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sekaligus Anggota 2 Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto.

Hadir dalam rakor tersebut di antaranya, Wakil Wali Kota Batam H Amsakar Achmad, Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim dan Sekda Bintan Adi Prihantara. Dari Pemprov Kepri tampak hadir Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, Kaban Kesbangpol Lamidi, Kepala Barenlitbang Andri Rizal, Karo Pembangunan Aries Fhariandi serta sejumlah staf khusus gubernur.

Penulis:Redaksi
Editor  :Ogawa