
PRESMEDIA.ID– Sidang kasus dugaan korupsi penyalahgunaan lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di Batam dengan terdakwa Peh Tiam Poo alias Mr. Peter, General Manager Merlion Square PT Santek Indonesia, kembali menghadirkan fakta baru.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, terungkap dugaan penyalahgunaan jawaban dan wewenang yang dilakukan sejumlah pejabat BP Batam (dulu Otorita Batam), Pemerintah Kota Batam, dan BPN Batam dalam mencabut dan merevisi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Tindakan itu diduga dilakukan secara “seenaknya” demi kepentingan tertentu, hingga majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sejumlah pejabat terkait untuk dimintai keterangan di persidangan.
Ketua majelis Hakim PN Tipikor Tanjungpinang Fauzi SH didampingi dua hakim adhoc Tipikor, meminta Jaksa penuntut umum agar menghadirkan sejumlah pejabat BP.Kawasan Batam (BP.Batam) selaku Plt. Deputi Operasi Otorita Batam yang menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor B/54/K-OPS/L/III/2007 tanggal 9 Agustus 2007.
Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Batam, yang mengeluarkan SK Nomor 64/550.2/24.07/2007 tanggal 25 Januari 2008 tentang pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Santek Indonesia.
Serta Direktur Perencanaan Teknik Otorita Batam, yang mencabut dan merevisi Fatwa Planologi Nomor 174/FP-RENTEK/5/2011 tanggal 25 Mei 2011, yang sebelumnya merupakan revisi dari Fatwa Planologi Nomor 480/FP-REN/XII/2006 milik PT Sentek Indonesia.
Untuk diketahui, dugaan korupsi dengan terdakwa WN.Singapura Peh Tiam Poo alias selaku General Manager Merlion Square PT.Santek Indonesia ini, bermula dari dugaan penyalahgunaan lahan fasum dan fasos di kawasan Komplek Merlion Square, Batam, yang seharusnya diserahkan ke Pemerintah Kota Batam.
Namun, lahan tersebut awalnya justru dialihkan dan dikuasai pihak lain sehingga menimbulkan potensi kerugian negara.
Namun dalan fakta hukumnya, pengalihan lahan yang diduga dilakukan terdakwa ini justeru sepengetahuan dan disetujui sejumlah pejabat di BP Kawasan Batam, Pemko Batam, serta BPN di kota Batam.
Atas hal itu, Majelis hakim menilai keterangan pejabat terkait sangat penting untuk mengungkap bagaimana proses penerbitan rekomendasi, SK, serta revisi peruntukan lahan bisa dilakukan secara bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Kronologis Perolehan HPL dan Pengalihan Fasum-Fasios PT Santek Indonesia
Perjalanan panjang penguasaan lahan PT Santek Indonesia (sebelumnya PT Sentek Indonesia) di kawasan Tanjung Uncang, Batam, dimulai sejak awal 2000-an. Berikut kronologi lengkapnya:
Tahun 2002 – Permohonan Awal
PT Sentek Marine Trading (Akta Pendirian Nomor 341 tanggal 30 Maret 2001) mengajukan permohonan penggunaan lahan ke Otorita Batam untuk pembangunan perumahan di Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.
Tahun 2006-Pelunasan UWTO dan Perjanjian dengan Otorita Batam, Kemudian pada 20 Maret 2002, Otorita Batam menerbitkan Penetapan Lokasi (PL) Nomor 22020223 seluas 100.249 m².
Pada 30 Mei 2006, PT.Sentek Indonesia melunasi UWTO sesuai beberapa faktur pembayaran. Selanjutnya, pada 21 Juli 2006, Otorita Batam dan PT Sentek Indonesia menandatangani Perjanjian Nomor 54 tentang pengalokasian, penggunaan, dan peruntukan tanah.
Dalam perjanjian ini, Pasal 10 Ayat (1), PT Sentek Indonesia dinyatakan tidak boleh mengalihkan lahan tanpa persetujuan tertulis dari Otorita Batam.
Pasal 13 Ayat (1): PT.Sentek wajib mengurus Fatwa Planologi (FP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maksimal 180 hari sejak perjanjian ditandatangani.
Kemudian pada 21 Desember 2006, Otorita Batam menerbitkan Fatwa Planologi Nomor 480/FP-REN/XII/2006 seluas 100.249 m² dengan peruntukan: Perumahan dan jasa Fasilitas umum dan sosial (7,17% dari total lahan), meliputi: Mushola, Balai Pertemuan, TK, SD, Gardu Listrik.
Pada 27 Juni 2007, Pemko Batam mengeluarkan SK Walikota Nomor KPTS.190/IMB/VI/2007 untuk pembangunan perumahan dan jasa. Kemudian pada 9 Agustus 2007, Plt.Deputi Operasi Otorita Batam menerbitkan Rekomendasi Nomor B/54/K-OPS/L/III/2007 kepada Kantor Pertanahan Batam untuk proses HGB atas nama PT Sentek Indonesia.
Pada 25 Januari 2008, Kepala Kantor Pertanahan Batam menerbitkan SK Nomor 64/550.2/24.07/2007, memberikan 31 persil HGB atas nama PT Sentek Indonesia.
Dan pada 30 Januari 2010, PT Sentek Indonesia menghibahkan 4.946 m² lahan di Komplek Merlion Square, Tanjung Uncang, kepada Yayasan Suluh Mulia Pionir melalui Akta Hibah Nomor 13/2010 di hadapan Notaris/PPAT Rita Rumondang Agustina Simanjuntak, S.H.
Tahun 2011-Revisi Fatwa Planologi
Selanjutnya, pada 25 Mei 2011, Otorita Batam melalui Direktur Perencanaan Teknik Istono menerbitkan Fatwa Planologi Nomor 174/FP-RENTEK/5/2011 sebagai revisi atas FP tahun 2006. Namun, FP tersebut kemudian ditarik dan dinyatakan tidak berlaku.
Meski FP ditarik, PT Sentek tetap melaksanakan hibah lahan 4.946 m² kepada Yayasan Suluh Mulia Pionir. Lahan tersebut kemudian memperoleh HGB atas nama Yayasan Suluh Mulia Pionir dari Kantor Pertanahan Batam.
Tahun 2018 – Izin Bangunan dan Pencabutan
Pada 4 Juni 2018, DPMPTSP Batam menerbitkan SK Walikota Nomor KPTS.289/IMB/DPMPTSP-BTM/VI/2018 untuk pembangunan gedung pendidikan 3 lantai di lahan 4.946 m². Dan pada 15 November 2018, izin tersebut dicabut melalui SK Nomor 250/DPMPTSP-BTM/XI/2018, karena lahan yang dipakai merupakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Pada periode yang sama, Pemko Batam juga meminta PT Sentek menyerahkan fasum/fasos Komplek Merlion Square, termasuk lahan sekolah 4.946 m².
Yayasan Suluh Mulia Pionir Gugatan ke PTUN
Kemudian atas pencabutan IMB ini, Yayasan Suluh Mulia Pionir menggugat pencabutan IMB ke PTUN. Selanjutnya, pada 15 November 2018, PTUN Tanjung Pinang melalui Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN-TPI mengabulkan gugatan dan membatalkan SK pencabutan IMB.
Temuan BPK dan Dugaan Kerugian Negara
Atas perbuatan ini, Jaksa menilai PT Sentek Indonesia melanggar, Permendagri Nomor 1 Tahun 1987 tentang penyerahan prasarana, utilitas, dan fasos/fasum. Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Fatwa Planologi Revisi 2008, yang mewajibkan lahan pendidikan 4.946 m² diserahkan ke Pemko Batam.
Atas penyalahgunaan kewenangan pejabat terkait, General Manager Merlion Square PT Sentek Indonesia, Peh Tiam Poo alias Mr. Peter, didakwa merugikan negara senilai Rp4.896.540.000.berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif BPK RI Nomor 17/LHP/XXI/04/2025 tanggal 24 April 2025.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com










