PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjungpinang-Bintan, menggelar aksi demo, menolak program Tapera dan revisi UU TNI yang dilakukan pemerintah.
Also demo mahasiswa HMI ini, digeledah di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Dompak Tanjungpinang, Jumat (14/6/2024).
Dalam demo ini, mahasiswa membawa umbul-umbul dan spanduk yang bertuliskan tolak Tapera dan dalam orasinya bahwa Tapera sebagai Tabungan Penindas Rakyat.
Ketua Umum HMI Tanjungpinang-Bintan, Bagus Wahyuda Utama mengatakan, dalam aksi unjuk rasa yang digelar, pihaknya menyuarakan 4 tuntutan ke Pemerintah pusat melalui DPRD Kepri.
Pertama katanya, HMI Tanjungpinang dan Bintan mendesak DPRD Kepri untuk menyatakan menolak dan mendeklarasikan untuk menolak peraturan pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang telah direvisi menjadi peraturan pemerintah (pp) nomor 21 tahun 2024.
Meminta DPRD Kepri untuk mendesak DPRD RI meninjau kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) penyiaran dikarenakan pasal-pasalnya bertentangan dengan demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi,” kata Bagus .
Selain itu lanjut Bagus, pihaknya juga menolak RUU TNI yang berpotensi menghidupkan kembali konsep Dwifungsi ABRI dan RUU Polri karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berekspresi dan privasi serta prinsip-prinsip demokrasi.
“Apabila segala upaya dan tuntutan kawan-kawan HMI tidak diindahkan maka kami akan menggelar aksi yang lebih besar lagi,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kepri, Harry Djahjanto mengatakan tuntutan ini akan disampaikan ke Ketua DPRD Kepri. Supaya tuntutan ini segera di sampai ke DPRD RI.
” Tuntutan ini akan saya sampaikan ke Pimpinan DPRD Kepri sehingga dapat ditindaklanjuti,” singkatnya saat menerima tuntutan aksi unjuk rasa dari Mahasiswa HMI Tanjungpinang- Bintan.
Penulis: Roland
Editor : Redaktur
Komentar