Isdianto: Nelayan Jawa Boleh Melaut ke Natuna Asal..!!

Plt.Gubernur Kepri Isdianto saat menjamu Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Kelautan Perikanan KKP di Gedung daerah Tanjungpinang
Plt.Gubernur Kepri Isdianto saat menjamu Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Kelautan Perikanan (KKP) di Gedung daerah Tanjungpinang

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau menyatakan memaklumi kebijakan pemerintah pusat yang mengutus nelayan dari Jawa melaut dan menangkap ikan di laut Natuna.

Namun demikian, Isdianto berharap, ada kontribusi yang dapat diperoleh kabupaten Natuna.

“Kebijakan pemerintah mengirim Nelayan Pantura ke laut Natuna. Sepanjang memberikan kontribusi ke Kabupaten Natuna tidak ada masalah dan menjadi persoalan,”ujar Isdianto dihadapan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) saat jamuan makan malam di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu (15/1/2020).

Menurut Isdianto, nelayan Pantura melaut di luar 12 mil kewenangan daerah, diharapkan dapat memberikan retribusi dan kontribusi pada daerah tempatan.

Oleh karena itu, dirinya pun meminta kepada jajaran kementerian yang hadir untuk memerhatikan hal tersebut.

“Kewenangan daerah untuk mengelola kawasan perairan memang hanya sampai 12 mil. Tapi, jika pun nelayan pantura diluar batas tersebut, maka setidaknya harus memberikan kontribusi kepada Natuna,” tegasnya lagi.

Selain itu, Isdianto juga berharap, Pemerintah Pusat dapat mencarikan solusi yang tepat agar para nelayan Natuna dapat melaut pada musim utara. Dimana, akibat peralatan yang tidak memadai, pada musim utara para nelayan Natuna tidak dapat melaut.

Nah, kesempatan itu justru malah dimanfaatkan pihak asing untuk mencuri ikan di laut Natuna.

“Jadi, disaat musim utara inilah nelayan kita (Natuna) tidak bisa melaut karena ombak tinggi. Kesempatan itulah dimanfaatkan asing untuk mencuri ikan, karena peralatan mereka lebih canggih,” tuturnya.

Sementara itu, Menkopolhukam RI Mahfud MD menyampaikan, pihaknya akan mengawal gagasan yang disampaikan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten demi menjaga kedaulatan Indonesia.

Menurutnya, kendati pun rapat pembahasan terkait Natuna hanya dihadiri dua menteri saja. Namun, juga sudah dihadiri belasan dirjen yang utamanya adalah pejabat eselon I di Kementerian.

“Maka dari itu, saya pikir gagasan-gagasaan tersebut pasti akan ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Dan, kami juga akan mengawalnya hingga terealisasi,”ucapnya.

Penulis:Ismail

Komentar