PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri, Burhanuddin, meminta masyarakat agar tidak khawatir dan resah dengan wacana pemerintah yang akan menarik pajak dari sembako.
Menurutnya, hal tersebut hanya baru sebatas wacana yang masih akan dibahas oleh pemerintah pusat. Sehingga, membutuhkan proses dan pembahasan yang cukup panjang.
“Maka, kami ingatkan jangan resah. Ini baru sebatas wacana, dan yakinlah pemerintah akan mengambil kebijakan yang memihak dan tidak memberatkan masyarakatnya,” ucapnya.
Ia mengatakan, Pemprov Kepri akan berupaya semaksimal mungkin menjaga kestabilan harga sembako di pasaran. Kalaupun ada kenaikan, maka itu hal yang biasa mengingat sebagian besar barang kebutuhan di Kepri diambil dari luar daerah.
“Kalau naik-naik sedikit itu biasa, karena ada beberapa komoditas yang perlu biaya transportasi dan lainnya. Makanya, kadang harganya fluktuatif,” katanya.
Selain itu, Burhanuddin, menegaskan pihaknya juga terus mengawasi stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok di lapangan. Jangan sampai, wacana pajak sembako tersebut dimanfaatkan bagi oknum-oknum yang sengaja menaikkan harga seenaknya demi keuntungan pribadi.
“Jika ada kenaikan harga yang tidak wajar, maka kami minta warag melapor. Jika terbukti memainkan harga akan kita tindak,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kepri Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin, mengatakan wacana penerapan pajak pada sembako akan sangat memberatkan masyarakat.
Terlebih, selama ini harga sembako di pulau-pulau itu lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Karena, untuk memasukkan barang ke pulau-pulau juga butuh biaya lebih untuk trasnportasinya.
“Ini ditambah lagi kena PPN. Biasanya saja memang harga di Pulau-Pulau itu lebih tinggi, makin susah masyarakat kita,” ujarnya.
Oleh karena itu, Wahyu dengan tegas menolak rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan untuk memberlakukan PPN pada Sembako. Apalagi, masih Wahyu, Provinsi Kepri kini menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi se-Indonesia.
”Yaitu sebesar 10,12 persen. Kondisi ini akan berbanding lurus dengan garis kemiskinan. Belum lagi dampak keterpurukan ekonomi imbas pandemi COVID-19 begitu luar biasa dirasakan bagi sebagian besar masyarakat. Pemerintah kurang bijaksana kalau membuat kebijakan PPN sembako di tengah warga kesulitan ekonomi,” tanggapnya.
Wahyudin menilai bahwa rencana pemerintah menerapkan PPN pada sembako termasuk pendidikan itu merupakan salah satu strategi meningkatkan pendapatan negara yang tengah mengalami penurunan, sementara utang luar negeri makin bertambah.
Padahal, lanjut dia, masih banyak sektor pendapatan lain yang bisa digali Kementerian Keuangan dibanding menerapkan PPN sembako. Misalkan memberlakukan kembali PPnBM rumah mewah atau mobil mewah.
“Kebijakan pemerintah saat ini seakan berpihak kepada orang kaya, buka masyarakat kecil,” tutup Wahyudin.
Penulis: Ismail
Editor: Ogawa
