Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Ansar Cerita Keakraban dengan Mantan Kepala BPKP Wawan Yulianto

Gubernur H.Ansar Ahmad mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi, sebagai Kepala BPKPProvinsi Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (09/01/2023).
Gubernur H.Ansar Ahmad mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi, sebagai Kepala BPKPProvinsi Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (09/01/2023).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi, sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (09/01/2023).

Pengukuhan Mardiyanto iniu, dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP RI nomor KP.01.03/KEP-523/K/SU/2022 tertanggal 23 Desember 2022 tentang pergantian Kepala BPKP Kepri dari Wawan Yulianto yang ditunjuk sebagai Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Bencana BPKP Pusat kepada Mardiyanto Arif Rakhmadi.

Acara pengukuhan kepala BPKP Kepri ini, juga dihadiri Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufik Purwanto, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Pimpinan DPRD Provinsi Kepri, Forkopimda Kepri atau yang mewakili, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Walikota Batam diwakili Asisten I, Para Pimpinan Instansi Vertikal, Tim Percepatan Pembangunan dan para Kepala OPD Pemprov Kepri.

Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad dalam sambutannya mengatakan, Kerja sama asistensi pemerintah Provinsi Kepri dan BPKP, selama ini banyak dilakukan, khususnya mengenai penggunaan dana APBD.

Sejumlah masukan dan asistensi BPKP, menjadi atensi dan perhatian pemerintah provinsi Kepri dalam melaksanakan setiap program kegiatan.

Demikian juga beberapa catatan penting yang disampaikan BPKP Laporan Hasil Pengawasan, tahun 2022, juga menjadi perhatian Pemerintah provinsi Kepri.

“Insya Allah seluruh subsistem pemerintahan akan didorong ke depan bekerja lebih baik dengan indikator kinerja yang dapat diukur. Agar tiap tahunnya satu demi satu kekurangan tersebut dapat diatasi” ujarnya.

Gubernur Ansar juga mengatakan, membangun provinsi Kepri, berbeda dengan membangun wilayah-wilayah kontinentalnya daratan, dan provinsi Kepri yang wilayah lautnya mencapai 96 persen dan daratan hanya 4 persen.

Untuk itu, urusan prosperity atau kesejahteraan dan kedaulatan, menjadi prioritas utama, serta mendahulukan urusan konektivitas dalam menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat terus didahulukan.

Ansar juga mengapresiasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepri dengan asistensinya, menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

“Kami dengan Kepala Perwakilan BPKP Kepri Wawan Yulianto sebelumnya, selalu berdiskusi tentang pemerintahan berjalan efektif, akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Mudah-mudahan lanjut Ansar, hal ini dapat dilanjutkan dengan kepemimpinan Pak Mardiyanto ke depan. Dapat saling mengingatkan dan mendukung dalam rangka mencapai kinerja lebih baik lagi.

Gubernur pun menceritakan pengalamannya saat menghadap Kepala BPKP Kepri, Muhammad Yusuf Ateh dimana Kepala BPKP RI sangat mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 di angka 76,46. Naik dari tahun 2021 di angka 75,79.

Di mana di tahun 2022 Kepri menempati urutan pertama se-sumatera dan urutan ketiga se-indonesia” tutup Gubernur Ansar.

Sementara itu, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufiq Purwanto yang saat itu menyampaikan sambutan Kepala BPKP RI, berharap, Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru dapat diterima Pemprov Kepri dan segenap mitra kerja baik instansi pusat, pemda di Kepri, BUMN, BUMD, hingga Pemerintah desa untuk dapat berkinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Iwan juga mengungkapkan kehadiran Perwakilan BPKP Kepri dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sepanjang tahun 2022 telah direalisasikan dalam agenda yang mencakup 7 sektor dan 99 topik prioritas pengawasan termasuk APBD Pemprov Kepri dan tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022.

“Mudah-mudahan saran dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola, akuntabilitas, pengendalian intern dan manajemen risiko di wilayah Pemprov Kepri” harapnya.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi

Jangan Lewatkan