PRESMEDIA.ID, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya tetap optimistis dan waspada dalam menjalankan perekonomian tahun 2023.
Rasa optimisme harus disertai dengan kewaspadaan karena situasi ekonomi global 2023 diprediksi akan menjadi tantangan dengan banyaknya negara yang akan mengalami resesi.
Hal itu dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)di Kantor Presiden, Jakarta Senin (16/01/2023).
“Instruksi dari Bapak Presiden, kita harus waspada, optimistis tapi waspada. Optimistis karena pencapaian kita luar biasa di 2022, waspada karena tahun 2023 sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43 persen negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF,†ujar Menkeu sebagaimana dilansir dari Setkab.go.id.
Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, Presiden Jokowi meminta agar jajaran tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan sejumlah strategi.
“Yang pertama, menjaga ketahanan dan stabilitas pangan. Untuk belanja-belanja tahun 2023 terutama, belanja untuk ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun harus bisa menjaga ketahanan dan stabilitas pangan,†ujarnya.
Kemudian belanja sektor perlindungan sosial yang dianggarkan Rp476 triliun dalam APBN tahun 2023. Nominal ini hampir setara dengan apa yang dibelanjakan pemerintah pada sektor yang sama pada 2022 yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi.
“Selanjutnya di sektor ketahanan energi, pemerintah juga mengalokasikan Rp341 triliun, untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dan produksi energi kita dan ketahanan energi kita bisa berjalan. Infrastruktur tahun ini Rp392 triliun tetap akan dijaga,†ujarnya.
Sementara belanja untuk kesehatan, alokasi anggaran dialokasikan Rp178 triliun, yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
“Alokasi anggaran kesehatan Itu adalah untuk non-COVID-19 sehingga memang akan meningkat untuk belanja non-COVID-19. Pendidikan Rp612 triliun, itu juga termasuk belanja yang sangat tinggi,” kata Sri Mulyani.
Pada APBN 2023, tutur Menkeu, pemerintah juga menganggarkan Rp21,86 triliun untuk tahapan pemilihan umum (Pemilu).
Selain itu, Rp23,9 triliun juga disiapkan untuk belanja dalam rangka mempersiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun.
“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang diharapkan, bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga inflasi maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,†tandasnya.
Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi
Komentar