PSBB Butuh Kajian, Pemprov Kepri Keluarkan SOP Penanganan Covid-19

Sekda Kepri Saat Menggelar Rapat dengan Komisi I DPRD Kepri
Sekda Kepri TS.Arif Fadillah saat Menggelar Rapat dengan Komisi I DPRD Kepri.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS.Arif Fadillah mengatakan, rencana pengajuaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atas semakin bertambahnya angka penderita positif Covid-19 di Kepri, tidak bisa langsung diterapkan begitu saja, karena butuh kajian mendalam akan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan PSBB tersebut.

PSBB ini lanjut Arif, tidak akan mudah dan akan banyak yang terdampak dari penerepanya, Belum lagi dari sisi ketenagakerjaan, ekonomi, social dan sebagainya.

Pemerintah pada prinsipnya tetap berharap kesehatan masyarakat tetap terjaga, disamping ekonomi juga tidak terganggu dan tetap berjalan walaupun dalam gerak yang lambat,”ujar Arif dalam Rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kepri melalui Video Confrence, Rabu (15/4/2020).

Saat ini lanjut Arif, dalam penangan pandemic wabah Covid di Kepri, Tim gugus covid rterus bekerja maksimal di lapangan. Tetapi memang hingga saat ini belum ada panduan atau SOP yang jelas dalam mengantisipasi hal-hal yang timbul akbiat covid ini.

Oleh karena itu, tim Gugus tugas Penangan Covid Kepri, lanjutnya, saat ini telah membuat beberapa panduan yang nantinya dapat menjadi standar baku bagi seluruh Pemerintah daerah di kepulauan Riau dalam menangani Covid-19.

Diantara SOP yang akan diterbitkan itu adalah standar pencegahan covid-19 di bidang kesehatan, standar pencegahan covid di areal publik dan transportasi umum, standar protokol perdagangan pasar rakyat, standar pencegahan covid-19 ditempat kerja dan standar pencegahan covid-19 di area institusi pendiikan.

Demikian juga protokol pencegahan pada acara resmi, standar protokol pengamana pimpinan, standar protokol peliputan dan publikasi, panduan penangan jenazah covid-19, Penduan keberlangsungan usaha, panduan pencegahan covid untuk penangan cargo, demikian juga protokol pemulangan pekerja migran serta panduan ibadah ramadahan dan idul fitri ditengah pandemikwabah covid.

�Kita berharap SOP ini akan segera terbit sehingga bisa jadi panduan bagi Kabupaten/Kota, hingga tidak perlu bingung lagi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagi situasi yang timbul akibat virus ini karena semuanya sudah ada panduannya,”ujar Arif.

Penulis:Redaksi