Riset DIR Dua Tahun Prabowo-Gibran, Program MBG, Kopdes dan Danantara Jadi Sorotan Publik dan Media

PRESMEDIA.ID– Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), dan Danantara, menjadi tiga isu yang paling banyak menyita perhatian publik selama tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketiga program tersebut ramai dibahas di media arus utama maupun media sosial. Namun, dari pembahasan publik ini, respons yang muncul beragam, mulai dari kritik terhadap pelaksanaan kebijakan hingga apresiasi terhadap program pemerintah.

Berdasarkan riset Deep Intelligence Research (DIR) untuk periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026, percakapan mengenai program pemerintah mencapai lebih dari 12,2 juta percakapan, dengan jangkauan audiens sekitar 35,6 miliar dan total engagement yang dilaporkan mencapai 11,8 miliar.

Direktur Riset dan Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, mengatakan MBG menjadi program dengan tingkat keterlibatan tertinggi, mencapai 66,6 juta engagement. Sementara itu, Kopdes mencatat sekitar 10,2 juta engagement dan Danantara sekitar 2,9 juta.

“Kalau MBG, Danantara dan Kopdes Merah Putih, itu menjadi agenda setting di ruang media sosial. Secara masif, perhatian publik mengerucut pada tiga isu besar tersebut,” kata Neni dalam pemaparan riset Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

DIR Catat 1,49 Juta Artikel dan 12,27 Juta Konten Percakapan

Dalam pemantauan selama satu tahun, DIR mencatat sebanyak 1.498.179 artikel yang tersebar di 9.896 media.

Selain itu, terdapat lebih dari 12,2 juta konten atau percakapan digital yang dipantau melalui enam platform, yakni Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Threads.

Dari pemberitaan media, sebanyak 1.214.436 artikel atau 81,1 persen dikategorikan memiliki sentimen positif. Sementara itu, 253.935 artikel atau 16,9 persen masuk kategori negatif, dan 29.808 artikel atau sekitar 2 persen tergolong netral.

Lima Isu Program Prabowo-Gibran Paling Banyak Diperbincangkan

Lima isu yang paling banyak diperbincangkan dan muncul dalam pemberitaan adalah MBG, Danantara, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Gelar Pahlawan Nasional.

Presiden Prabowo sendiri, menjadi tokoh yang paling banyak diberitakan dan dikutip media, dengan total 625.962 kutipan.

Posisi berikutnya ditempati Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan 91.684 kutipan dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebanyak 87.777 kutipan.

Adapun lima media dengan jumlah pemberitaan terbanyak mengenai Presiden Prabowo adalah Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, RCTIplus.com, dan Antara News.

Menurut Neni, besarnya angka pemberitaan dan percakapan digital menunjukkan bahwa program pemerintah menjadi perhatian utama dalam ruang informasi publik.

“Masyarakat antusias sekali membahas program kerja dan kinerja pemerintahan Prabowo. Ini tercermin dari data yang sangat besar, baik di pemberitaan media mainstream maupun percakapan publik di media sosial selama setahun yang kami riset,” ujarnya.

Publik Sorot MBG karena Tata Kelola, Korupsi, dan Kasus Keracunan

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu isu dengan tingkat keterlibatan publik tertinggi. Namun, perhatian terhadap program ini tidak hanya berkaitan dengan manfaatnya, tetapi juga persoalan tata kelola, dugaan korupsi, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Neni mengatakan, pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), dari Dadan Hindayana kepada Sudaryono sebagaimana disampaikan dalam pemaparan riset, sempat mendapatkan respons positif dari sebagian pengguna media sosial.

Perubahan tersebut dipersepsikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program. Namun, respons itu tidak serta-merta bertahan ketika kasus dugaan keracunan kembali menjadi perhatian publik.

Menurut Neni, masyarakat semakin menilai kesesuaian antara pernyataan pejabat dan kondisi nyata dalam pelaksanaan program.

“Ketika hari ini ternyata lonjakan sentimen negatif kembali naik, menurut saya ini evaluasi serius untuk kinerja BGN,” ujar Neni.

Ia mengingatkan, persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak bisa diperlakukan hanya sebagai masalah komunikasi pemerintah.

“Ini kan berkaitan dengan perut manusia dan keselamatan nyawa manusia. Satu nyawa itu amat sangat berharga,” katanya.

Di sisi lain, DIR menemukan bahwa sentimen netral dalam percakapan mengenai MBG mencapai 58,4 persen. Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya interaksi adalah popularitas lagu MBG yang turut ramai dibagikan di media sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya engagement tidak selalu berarti masyarakat mendukung atau menolak kebijakan. Sebagian interaksi dapat muncul dari konten hiburan, lagu, dan unggahan ringan yang tidak secara langsung membahas kualitas pelaksanaan program.

Lokasi Pembangunan Kopdes Merah Putih Jadi Bahan Kritik

Selain MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi perhatian publik selama tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran.

Percakapan mengenai Kopdes didominasi isu percepatan pembangunan, peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi desa, serta target pemerintah membangun 30 ribu koperasi hingga Agustus 2026.

Sejumlah isu lain turut menjadi perbincangan, mulai dari pengadaan mobil pikap melalui Agrinas, pendampingan koperasi oleh pendamping desa, hingga penentuan lokasi pembangunan.

Lokasi koperasi yang dianggap tidak lazim, termasuk di kawasan terpencil, bahkan menjadi bahan kritik dan parodi di media sosial. Warganet membuat konten humor mengenai koperasi yang berada di tengah hutan, di atas gunung, atau di lokasi yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Neni, sebagian konten tersebut masuk kategori sentimen netral karena disampaikan melalui humor dan parodi.

“Publik sebenarnya lebih ke fun. Mereka menjadikan Kopdes sebagai lucu-lucuan, memparodikan program tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, konten humor tidak selalu berarti masyarakat menerima program tanpa keberatan. Parodi juga dapat menjadi cara warga menyampaikan kritik terhadap desain kebijakan, lokasi pembangunan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Karena itu, tingginya interaksi pada konten parodi perlu dibedakan dari dukungan terhadap kebijakan Kopdes secara keseluruhan.

Danantara Dapat Sentimen Positif Pemberitaan Media

Berbeda dengan MBG dan Kopdes yang banyak memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan program, pemberitaan mengenai Danantara juga diwarnai narasi positif tentang pengelolaan investasi negara dan pembangunan.

Neni menyebut sejumlah isu yang menarik perhatian publik, antara lain kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu, pembangunan hunian bagi korban bencana di Aceh Tamiang, serta peran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara.

Berdasarkan pemaparan DIR, pemberitaan Danantara di media arus utama mencatat sentimen positif sebesar 90,1 persen.

Narasi mengenai kemampuan Indonesia membangun hunian dalam jumlah besar dan memperkuat tata kelola investasi negara menjadi bagian dari pemberitaan yang mendapatkan respons positif.

Meski begitu, sentimen positif dalam pemberitaan media tidak dapat langsung disamakan dengan sikap seluruh masyarakat. Respons publik di media sosial perlu dianalisis secara terpisah berdasarkan sumber percakapan, isi konten, dan konteks interaksinya.

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Prabowo-Gibran Juga Jadi Perhatian

Di luar tiga program utama tersebut, riset DIR juga menemukan perhatian publik terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi kepolisian.

Neni mengatakan, isu pergantian Kapolri menjadi salah satu topik yang memperoleh apresiasi dari sebagian pengguna media sosial.

Percakapan yang berkembang mencerminkan harapan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten, tanpa memandang kedekatan politik maupun hubungan personal.

Menurut Neni, respons tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memberikan perhatian terhadap komitmen pemerintah dalam menindak pelanggaran, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

Namun, sentimen positif di ruang digital tidak serta-merta membuktikan keberhasilan penegakan hukum. Penilaiannya tetap perlu didasarkan pada data penindakan, proses peradilan, transparansi, dan konsistensi penerapan hukum.

Neni juga menyinggung perdebatan di media sosial mengenai hasil penelitian Celios yang disebut menunjukkan bahwa 75 persen warga Indonesia mengalami stres akibat kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu tersebut turut memicu kontroversi dan menarik perhatian publik. Namun, angka itu perlu diperiksa berdasarkan laporan asli, metode penelitian, populasi responden, dan periode survei sebelum digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Riset DIR juga menunjukkan perbedaan pola sentimen antara pemberitaan media arus utama dan percakapan di media sosial.

Dalam pemantauan media sosial, DIR mencatat 7.056.082 percakapan atau 57,5 persen masuk kategori netral.

Sementara itu, 3.963.705 percakapan atau 32,3 persen dikategorikan negatif, dan 1.252.514 percakapan atau 10,2 persen tergolong positif.

Instagram dan TikTok Dominasi Unggahan Konten dan Percakapan

Neni menjelaskan, kategori netral mencakup konten informatif, unggahan seremonial, dan konten hiburan yang tidak secara eksplisit menunjukkan dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, dominasi pemberitaan positif di media arus utama tidak otomatis mencerminkan dukungan masyarakat. Sebaliknya, tingginya interaksi pada konten kritis juga tidak berarti mayoritas publik menolak kebijakan pemerintah.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya membaca data sentimen berdasarkan karakter platform, isi pesan, dan konteks percakapan.

Analisis Jaringan Digital Menunjukkan Peran Besar Akun Pemerintah

Melalui analisis jejaring sosial atau Social Network Analysis (SNA), DIR menemukan pola penyebaran pesan yang cenderung bergerak dari pemerintah pusat ke berbagai instansi di daerah.

Akun lembaga pusat, seperti Sekretariat Negara, akun Presiden, badan komunikasi pemerintah, dan kementerian, menjadi pusat jaringan informasi.

Di sekelilingnya terdapat akun kantor pertanahan, unit pekerjaan umum, balai penempatan pekerja migran, kelurahan, kepolisian resor, kepolisian daerah, hingga komando daerah militer.

Menurut pemaparan DIR, pola tersebut menunjukkan kuatnya distribusi informasi resmi dari pusat ke satuan kerja daerah, bukan semata-mata percakapan organik antarmasyarakat.

DIR juga menemukan bahwa akun media sosial Kompas menghubungkan pemberitaan nasional dengan akun humas kepolisian daerah.

Sementara itu, IDN Times membentuk kelompok jaringan yang relatif tertutup melalui akun regionalnya.

Kedua pola tersebut memperluas jangkauan pesan media, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bertambahnya partisipasi warga dalam percakapan.

“Analisis tim kami atas SNA memberi data bahwa Presiden menjadi titik pertemuan. Akun ‘Prabowo’ dan ‘Sekretariat’ mempertemukan menteri, tokoh partai, dan media nasional. Hubungannya banyak tetapi satu per satu, sehingga tidak terlihat komunitas pendukung atau pengkritik yang saling berinteraksi,” ujar Neni.

Dua Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Secara keseluruhan, riset DIR memperlihatkan bahwa MBG, Kopdes Merah Putih, dan Danantara menjadi bagian penting dari agenda publik selama tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran.

Besarnya jumlah pemberitaan dan percakapan digital menunjukkan tingginya perhatian terhadap program-program prioritas pemerintah. Namun, besarnya perhatian tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat.

Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, temuan ini menghadirkan dua tantangan utama, yakni menjaga efektivitas komunikasi publik dan memastikan pelaksanaan kebijakan benar-benar menjawab persoalan masyarakat.

Keberhasilan program pemerintah, pada akhirnya, tidak cukup diukur dari banyaknya pemberitaan atau tingginya interaksi di media sosial.

Kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, transparansi, keamanan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat tetap menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja pemerintahan.

Penulis:Presmedi
Editor :Redaksi