PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Satu Tahun memimpin provinsi Kepri, gubernur dan wakil gubernur H.Ansar Ahmad dan Hj.Marlin Agustina terus bekerja, Amanah, serius, fokus dan tuntas.
Sejak dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2021-2024 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 40/P tahun 2021 pada 24 Februari 2021, Ansar- Marlin langsung dihadapkan dengan ujian yang berat Pandemi Covid.
Di awal kepemimpinan, Dunia bahkan Indonesia, termasuk Kepulauan Riau sedang porak-poranda dihantam badai pandemic covid-19. Kehidupan sosial tidak tertata dengan baik, dunia pariwisata hancur, dan perekonomian masyarakat terjun bebas hingga titik terendah.
Melihat kondisi ini, Gubernur Ansar bersama wakilnya, Hj.Marlin, kompak untuk tidak berlama-lama larut dalam euforia pelantikan. Bahkan, keduanya bagai lupa atas semua lelah yang habis terkuras pasca menjalani beratnya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2020.
Di Awal kepemimpinan, keduanya langsung mengumpulkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna menggali data dan menyajikan fakta. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan Provinsi Kepri ketika itu. Komunikasi dan koordinasi dilakukan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat lokal hingga ke kabupaten/kota.
Melalui beberapa kali pertemuan rapat, Gubernur Ansar dapat mendeteksi, bahwa Kepri sedang “sakit”, semua indikator data telah mendiagnosa dan membuktikan jika Kepri memang sedang “sakit. Pertumbuhan ekonomi Kepri terjun bebas hingga minus 3,8 persen di tahun 2020. Penyebabnya adalah akibat intimidasi Covid-19 yang tak dapat ditolerir.
Dengan kondisi Kepri yang sedemikian parah, kemampuan Ansar-Marlin diuji untuk membuktikan kemampuannya. Pemimpin baru Kepri ini harus bekerja keras, cerdas, fokus, konsisten dan berorientasi pada asas manfaat bagi masyarakat banyak.
Setelah mendeteksi permasalahan, langkah selanjutnya yang dilakukan Gubernur Ansar adalah, mencoba menggali sisa-sisa strength (kekuatan) yang ada, melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dibangun bersama segenap instansi vertikal yang ada di daerah. Menyusun langkah agar bisa selalu seirama.
Kebangkitan ekonomi Kepri pasca pandemic adalah satu hal mutlak yang disepakati untuk digesa. Namun mengingat pandemic belum usai, langkah awal yang harus dilakukan adalah membentuk Herd Immunity atau kekebalan tubuh masyarakat Kepri agar tidak mudah terserang virus corona.
Salah satu caranya, dengan memaksimalkan pemberian vaksin bagi masyarakat Kepri, baik dosis I, dosis II hingga dosis III (vaksin booster).
Seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Organisasi Kemasyarakatan, pers dan stakeholder lainnya ambil bagian dengan mengadakan vaksinasi massal. Hasilnya, secara nasional tingkat vaksinasi di Kepri masuk dalam 3 besar yang terbaik capaiannya.
Puncaknya adalah pada akhir 2021 lalu, Dari hasil survey serologi yang dilakukan dalam mengukur kekebalan tubuh masyarakat Kepri, isinya kekebalan tubuh masyarakat mencapai 89.6 persen. Itu artinya, kekebalan tubuh masyarakat Kepri sudah cukup baik, dan upaya pemerintah menggesa vaksinasi berhasil.
“Berdasarkan survey serologi, hasilnya memang tinggi. Namun kita tetap menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol Kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terutama di tempat-tempat ramai,†ujar Gubernur Kepri H.Ansar Ahmad.
Dengan membawa visi “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”. Perlahan dan pasti, selama setahun menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, Ansar-Marlin mulai memperlihatkan hasil kinerjanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, tingkat pertumbuhan ekonomi Kepri juga menggeliat dan naik 3,4 persen.
Hal itu tidak terlepas dari Lima misi yang diemban selama kepemimpinan Ansar-Marlin berjalan secara terintegrasi. Kendati tidak terlalu mulus akibat momok pandemic covid-19, Namun setiap usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri dibawah Ansar-marlin sudah memperlihatkan hasil yang positif.
Adapun lima misi yang dimaksud adalah, menyangkut Percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
Kedua, melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan. Ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa.
Keempat, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan yang kelima adalah mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur Kawasan.
Sebagai Gubernur, Ansar mengakui, Pemerintah Provinsi Kepri tidak memiliki cukup banyak anggaran untuk membangun seluruh impian masyarakat Kepri yang tertuang dalam visi dan misinya tersebut.
Namun dengan kepiawaian berdiplomasi serta didukung dengan hubungan emosional yang baik dengan pemerintah pusat, Ansar yakin akan mampu meletakkan pondasi program pembangunan Kepri melalui berbagai proyek pembangunan.
Strategisnya, adalah memanfaatkan dana APBN untuk menopang APBD dalam membangun Kepri. Hal itu dapat terlihat dengan menyebarnya sejumlah proyek strategis APBN di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
“Insya Allah dengan hubungan yang baik dan dengan komunikasi intens, kita bisa meyakinkan Pemerintah pusat bahwa Kepri ini ruang tamunya Indonesia yang perlu di poles hingga cantik dan menunjukkan kewibawaan bangsa,†kata Ansar Ahmad.
Sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun menggunakan dana APBN setelah melalui komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur diantaranya, pengembangan pelabuhan multifungsi Parit Rempak di Kabupaten Karimun, rencana pembangunan jembatan bebas hambatan Batam-Bintan.
Selain itu ada juga proyek Pelabuhan Samudera Teluk Buton di Kabupaten Natuna, Pelabuhan Logistik Terpadu Teluk Durian di Kabupaten Kepulauan Anambas, Bendungan Letung di Kabupaten Lingga, Peningkatan jalan lingkar Tanjungpinang-Bintan, Pembangunan jalur Lintas Barat (bagian-2) di Kabupaten Bintan.
Kemudian penataan kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, pembangunan SPAM regional di Kabupaten Bintan, Pembangunan Estuari DAM Busung di Kabupaten Bintan, Integrasi pelantar I dan plantar II pelabuhan Kuala Riau di Tanjungpinang dan Pelabuhan pengumpan regional kota Segara Tanjung Uban di Kabupaten Bintan.
Tidak hanya di bidang infrastruktur, selama setahun kepemimpinan Ansar-Marlin juga berhasil membuahkan sejumlah terobosan dalam bidang peningkatan perekonomian. Salah satunya yang benar-benar langsung dirasakan masyarakat manfaatnya adalah program pemberian pinjaman modal lunak dengan Bunga 0 persen kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di provinsi Kepri.
Program pinjaman modal lunak dengan Bunga 0 persen ini adalah buah kerjasama Pemerintah provinsi Kepri dengan Bank Riau Kepri (BRK) dengan skema pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk menanggung seluruh bunga pinjaman yang dilakukan pelaku UMKM.
“Kita berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang sedang susah. UMKM ini adalah sektor riil penggerak perekonomian, sementara selama pandemic banyak yang berhenti beroperasi. Dengan adanya program pinjaman lunak yang bunganya ditanggung pemerintah ini, semoga menjadi penyemangat baru bagi masyarakat untuk bangkit lagi,†harap mantan anggota komisi V DPR RI ini.
Sektor pariwisata, Gubernur Ansar juga terus berupaya dengan menciptakan berbagai regulasi untuk membangkitkan dunia pariwisata di Kepri. Hal itu mengingat, sektor pariwisata adalah yang paling terdampak selama badai pandemic muncul. Banyak hotel dan resort yang tutup dan mengakibatkan sejumlah karyawan dirumahkan.
Saat ini, pandemic Covid belum hilang sepenuhnya, kasus-kasus baru masih terjadi secara fluktuatif. Namun demikian sektor pariwisata Kepri harus dihidupkan kembali melalui kunjungan wisman, khususnya pada lokasi wisata terpadu yang harus segera dibuka agar perekonomian kembali bergeliat. Namun demikian, Kesehatan, keamanan dan kenyamanan harus diperhatikan.
Untuk itu, dengan berkoordinasi secara intens ke pemerintah pusat, akhirnya Gubernur Ansar berhasil meyakinkan pusat dan lahirlah skema travel bubble. Melalui skema ini, turis mancanegara bisa masuk dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.
Di Indonesia, penerapan travel bubble ini hanya ada di Bali dan Kepri dengan pembatasan di dua lokasi yakni kawasan wisata Lagoi di Bintan dan di Nongsa Point Batam.
Ansar juga berharap, dengan adanya skema travel bubble di Kepri, menjadi stimulus untuk membangkitkan kembali dunia wisata Kepri.
“Penerapan ini kita lakukan setelah melewati berbagai rapat, baik ditingkat pusat maupun daerah. Bahkan beberapa kali kita melakukan rapat dengan negara tetangga seperti Singapura untuk saling memberikan informasi tentang kesiapan kedua negara terkait penerapan travel bubble ini,†katanya.
Adapun kebijakan yang tidak kalah penting adalah menyangkut pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pengelolaan wilayah labuh jangkar di laut Kepri yang saat ini mulai menemui titik terang.
Beberapa lokasi yang diusulkan untuk menjadi kawasan labuh jangkar di Kepri sudah ditetapkan, bahkan Pemerintah pusat telah memberikan 2 lokasi labuh jangkar Selat Riau dan Tanjung Berakit serta akan memberikan 1 lokasi lainnya di wilayah labuh jangkar kawasan Tanjung Pinggir Batam untuk dikelola Kepri melalui Perusahaan Daerah (Perseroda) Badan Usaha Pelabuhan Kepri (BUP Kepri ).
Berita baik untuk masyarakat Kepri ini didapatkan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad saat melakukan video conference bersama Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi pada awal Februari 2022 lalu.
Gubernur menanggapi ini sebagai sebuah anugerah bagi masyarakat Kepri, karena kebijakan labuh jangkar yang kewenangannya diberikan kepada daerah adalah sebuah harapan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Alasannya jelas, yakni akan banyak PAD yang akan bisa diserap kedepannya.
Adapun wilayah labuh jangkar di perairan Kepulauan Riau yang sudah ditetapkan oleh kementerian perhubungan adalah wilayah labuh Tanjung Balai Karimun, penerapan nya sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) nomor 17 tahun 2017 dan pengelolaannya oleh Pelindo I (Persero), dengan luas area lebih kurang 96.470.063 M².
Wilayah labuh lainnya adalah Pulau Nipah, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri (SKM) nomor 222 tahun 2019 dengan luas 54.733. 770 M² dan KM nomor 223 tahun 2019 dikelola oleh PT Asinusa Sekawan dan Pelindo (Persero) dengan luas area terdiri dari ; zona A seluas 18.808. 877 M², zona B seluas 9.641.965 M² dan zona C seluas 16.818.965 M².
Kemudian wilayah labuh Pulau Galang yang ditetapkan sesuai KM nomor 148 tahun 2020 dikelola oleh Bias Delta Pratama dengan luas area 251.308.785 M². Wilayah labuh Perairan Kabil (Selat riau) sesuai KM nomor:216 tahun 2020 yang pengelolaannya masih proses konsesi kerjasama dengan PT.Pelabuhan Kepri (Perseroda) dengan luas area mencapai 18.867.197 M persegi.
Salin itu, labuh jangkar di wilayah Tanjung Berakit sesuai dengan KM nomor 30 tahun 2021 saat ini, juga pengelolaannya masih proses konsesi/kerjasama dengan PT Pelabuhan Kepri (perseroda) dengan luasan area meliputi, zona A seluas 185.325.246 M persegi dan zona B seluas 84.005.592 M persegi.
Adapun wilayah labuh yang sesuai kepentingannya di pelabuhan Batam pada terminal Batu Ampar dan terminal Sekupang sesuai KP nomor 775 tahun 2018 dikelola oleh penyelenggara pelabuhan dengan luas masing-masing; zona A seluas 6.709.960 Meter persegi dan zona B seluas 12.187. 566 Meter persegi.
Walaupun masih dalam tahap konsesi, namun dari kedua lokasi labuh jangkar tersebut ada beberapa titik lokasi labuh jangkar yang pengelolaannya dilakukan oleh BUMD Kepri, atau dalam hal ini oleh PT.Pelabuhan Kepri.
Seperti wilayah labuh di perairan Kabil dan dan Tanjung Berakit. Pemerintah pusat menyarankan agar wilayah labuh di Tanjung Pinggir Batam juga menjadi salah satu area yang dikelola Pemda.
“Tentu saja ini menjadi Kabar baik bagi kita semua di awal 2022 ini. Dengan pengelolaan labuh jangkar yang diserahkan kepada Kepri, tentu akan ada proyeksi PAD yang bisa kita dapatkan nantinya. Kita belum ke tahap membicarakan berapa proyeksi PAD yang bakal kita peroleh. Yang jelas akan ada tambahan PAD nanti dari kegiatan ini,” kata Gubernur Kepri H Ansar Ahmad.
Pria kelahiran Tanjungpinang ini selalu menunjukkan kesungguhannya tatkala menghadapi suatu permasalahan di daerah. Tidak hanya sebagai seorang pemimpin, Ansar juga selalu berusaha untuk menjadi teladan. Ia berharap, kepada seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri menjadi mitra dalam pelayanan terhadap masyarakat.
“Sebagai pemimpin, kita semua harus selalu lah memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat,†ingatnya.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
