PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Provinsi Kepulauan Riau mengalami defisit hingga mencapai setengah triliun rupiah lebih, tepatnya Rp518 miliar. Kondisi ini terjadi akibat target penerimaan dari sejumlah pos pendapatan asli daerah (PAD) tak tercapai.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Kepri, Kamarudin Ali, saat ditemui di Tanjungpinang, Senin (9/8/2021).
Wak Din, demikian sapaan akrabnya menjelaskan, bila saat ini defisit anggaran APBD Kepri tersebut dalam pembahasan bersama antara Pemprov dan DPRD Kepri APBD Kepri.
Ia menjelaskan, penyebab APBD Kepri defisit dengan jumlah fantastis tersebut, dikarenakan beberapa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun ini tidak tercapai. Mulai dari, jasa labuh jangkar, retribusi RZWP3K, serta sektor PAD lainnya.
“Kemarin jasa labuh jangkar ditargetkan sebesar Rp200 Miliar, retribusi RZWP3K ditargetkan Rp10 Miliar. Itu semua tak tercapai belum yang lainnya juga tak tercapai,” tuturnya.
Oleh karena itu, Politisi Golkar ini meminta Gubernur dan jajarannya harus kerja keras serta mengatur dan merencanakan pembangunan dengan kondisi anggaran yang defisit tersebut. Ditambah lagi, kondisi saat ini yang masih dilanda pandemi Covid-19.
“Gubernur harus piawai dan saat ini ujian itu harus dilalui. Apabila ini berhasil maka kita apresiasi kinerja gubernur dan jajarannya,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengakui APBD Kepri pada tahun 2021 ini mengalami defisit. Namun demikian, angka tidak sampai setengah triliun.
Menurutnya, ada beberapa sebab APBD Kepri defisit, yakni, tidak tercapainya sejumlah target pajak-pajak dan pungutan retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Tapi defisitnya tidak sebesar itu lah (setengah triliun, red), namun yang pasti APBD Kepri memang mengalami defisit,” kata Jumaga.
Selain itu, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, penyebab defisit lainnya karena ada pengurangan penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 50 persen.
“DAU untuk kita (Kepri) 2021 dari Rp1,1 Triliun dipotong 50 persen. Semua ini karena dampak mewabahnya Covid-19,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan setelah dihitung-hitung APBD Kepri 2021 akan mengalami defisit anggaran sekitar Rp300 miliar.
Namun demikian, lanjut Ansar, defisit itu masih bisa ditutupi restrukturisasi, penghematan Anggaran OPD, sisa tender, Silpa, serta selisih antara target penerimaan dengan realisasi.
Sebagaimana diketahui APBD Provinsi Kepri TA 2021 sebesar Rp3,9 Triliun. Dimana rinciannya pendapatan daerah sebesar Rp3,7 triliun sementara belanja daerah sebesar Rp3,9 triliun.
Penulis: Ismail
Editor: Ogawa