Kejati Kepri Tetap Belum Mau Proses 5 Tersangka Korupsi Rp.7,7 M Tunjangan DPRD Natuna

Kejati Kepri Tetap Belum Mau Proses 5 Tersangka Korupsi Rp.7,7 M Tunjangan DPRD Natuna
Asisten Pidana Khusus Kajati Kepri Teti Syam (Presmedia)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Kejaksaan Tinggi Kepri hingga saat ini, tetap belum mau menahan dan melimpahkan berkas perkara 5 tersangka dugaan korupsi Rp.7.7 Milliar tunjangan perumahan DPRD Natuna yang penyidikanya mengendap sejak 3 Tahun lalu di kejaksaan Tinggi Kepri.

Alasanya, selain masih menunggu pengembalian kerugian negara dari 5 tersangka, Kejaksaan Tinggi Kepri, juga akan menunggu putusan akhir praperadilan Hakim PN Tanjungpinang atas kasus tersebut sebagai mana yang dimohonkan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) ke PN Tanjungpinang.

Asisten Pidana Kasus kajati Kepri Teti Syam mengatakan, saat ini, pihaknya menunggu hasil jalanya persidangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) atas penyidikan kasus tersebut.

Selain itu, Kejaksaan Tinggi Kepri dikatakan, juga terus bekerja, mengupayakan pengembalian Rp.7,7 Milliar dana kerugian negara dari 5 tersangka yang sebelumnya ditetapkan penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri sebelumnya.� “Kita lihat jalanya praperadila-nya dulu. Bagaimana putusan hakim nanti, iyah kan,”ujar Teti saat dikonfrimasi PRESMEDIA.ID Senin,(7/10/2019) kemarin.

Sebagai mana dalam permohona praperadilan yang diajukan MAKI, lanjut Teti Syam, menyatakan bahwa, kasus korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna yang di sidik Kejaksaan Tinggi Kepri 3 tahun lalu itu sudah dilakukan SP3 secara materil dan diam-diam, Hingga hal itu menurutnya, perlu dibuktikan di Pengadilan.

Namun yang jelas, lanjut Asisten Pidana Khusus Kajati Kepri ini, Kejaksaan Tinggi Kepri sampai saat ini belum melakukan penghentiaan penyidikan atau SP3 dari kasus korupsi itu dan proses penyidikanya disebutkan, masih terus berlanjut, kendati sudah 3 tahun berlangsung. “Dia (MAKI-red) bilang SP3, dibuktikan lah. Tapi yang jelas sampai saat ini Kejaksaan tinggi Kepri masih kerja kok, dan menangani kasus korupsi itu,”ujarnya.

Disingung dengan pernyataan MAKI yang mengatakan, akan mencabut Praperadilan yang diajukan ke PN, jika Penyidik Kejaksaan segera melimpahkan dan menindak lanjuti penuntutan dari perkara korupsi itu, Teti Syam menimpali, Pernyataan MAKI tersebut tidak ada kaitanya dengan proses penyidikan yang saat ini dilakukan Kejaksaan. Karena menurutnya, mau dilimpah atau tidak kasus korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna itu bukan merupakan urusan MAKI.

“Iyah silakan saja ngomong seperti itu, Kita juga mau limpah atau tidak nggak ada urusan mereka (MAKI-red). Kami juga masih kerja dan menunggu. Jadi kalau dia mau cabut atau tidak praperadilanya kita tetap kerja kok,”tegasnya.

Saat ini, sebut Teti, upaya Kejaksaan Tinggi Kepri untuk mengembalian nilai kerugian dari Korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna yang merugikan negata Rp.7,7 Milliar itu, juga terus dilakukan. Dan sebagian dari pengembalian kerugian negara atas korupsi itu juga sudah berhasil ditagih.

Namun demikian Teti, enggan membeberkan berapa jumlah dana kerugian negara yang sudah berhasil dikembalikan 5 tersangka, dengan alasan bukan kapasaitasnya untuk membeberkan hal tersebut.

“Progres pengembalianya ada, silakan aja nanti datang ke Kejaksaan Tinggi, minta difasilitasi Kasipenkum untuk menanyakanya ke bapak kepala kejaksaan Tinggi Kepri, Saya tidak ada kapasitas untuk menjawab itu,”ujarnya.

Sebagai mana diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri sebelumnya, telah menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna yang merugikan Rp.7,7 Milliar dari APBD 2011-2015 Natuna. Penetapan ke 5 tersangka dilakukan Kejaksaan Tinggi Kepri pada 31 September 2017 lalu.

Ke 5 Tersangka yang ditetapkan dalam korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna itu adalah, Mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli dan Raja Amirullah, Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Syamsurizon, Mantan Sekertaris DPRD Natuna Makmur serta Ketua DPRD Kabupaten Natuna Hadi Candra.

Namun hingga 3 tahun proses penyidikan dilakukan kejaksaan tinggi Kepri, Kasus ini mangkarak dan mengendap di Kejaksan tinggi Kepri. Berkas perkara dan 5 tersangka, hingga saat ini tak kunjungan dilakukan pelimpahan dan penuntutan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.Demikian juga 5 tersangka tidak pernah dilakukan penahanan hingga ke 5 tersangka sampai saat ini bebas� berkeliaran. (Presmed)

Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com