PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengharapkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kepri mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Kepri untuk peningkatan akselerasi pembangunan dan juga penyusunan prioritas kebijakan.
Hal tersebut disampaikannya dalam pelantikan DPW Forsiladi Kepri periode 2021-2026 di ballroom hotel Aston Tanjungpinang, Jum’at (9/12/2021). Dilantik sebagai Ketua DPW Forsiladi Kepri adalah, Khodijah, sementara wakil ketua I dijabat oleh Muhammad Hasbi dan wakil ketua II dijabat M. Nurrohman.
“Adanya wadah bagi para doktor lintas sektor dan keilmuan sangat dibutuhkan oleh Provinsi Kepri, sebab dalam penyusunan kebijakan dan program strategis diperlukan banyak pemikiran dari para pakar dan juga dasar penelitian yang objektif,” ucapnya saat sambutan secara virtual.
Ia mengungkapkan, Kepri merupakan daerah maritim mempunyai berbagai tantangan dalam pembangunan. Karena, secara geografis wilayah Kepri berbatasan dengan lima negara tetangga dan terletak di jalur perairan internasional serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I).
“Saat ini kita masih terus berjuang agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi Undang-undang. Forum ini dapat memberikan dorongan dengan menguatkan kajian pentingnya UU Daerah Kepulauan bagi Kepri,” ujarnya Ansar.
Sementara itu, Ketua DPW Forsiladi Kepri, Khodijah, mengatakan jika Forsiladi Kepri kedepannya akan terus membantu pemerintah dalam hal kebijakan strategis pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya program rutin ‘Dialog Pakar’ juga sebagai sarana untuk memberikan solusi yang terbaik untuk pembangunan.
“Dalam dialog pakar kita bisa melakukan banyak pendekatan keilmuan dalam menganalisis berbagai permasalahan. Berkumpulnya para doktor lintas keilmuan dalam forum ini menjadikan forum ini sangat kaya akan argumentasi dan rasionalisasi,” ujarnya.
Ketua umum Forsiladi, Endang Samsul Arifin, menyampaikan Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi), disahkan pada tanggal 12 Januari 2021 lalu, keberadaannya dilegalkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, dan kini sedang melebarkan sayapnya.
“Sudah ada 22 Provinsi yang mendukung dan telah menyatakan siap bergabung setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Fosiladi menerbitkan surat mandat pembentukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Forsiladi kepada 22 Propinsi” ujar Dr. Endang Samsul Arifin.
Hal itu sebagai respon atas sikap antusias para doktor di berbagai daerah yang menyatakan kesiapan untuk membentuk kepengurusan Forsiladi di tingkat provinsinya masing masing.
Penulis : Ismail
Editor : Redaksi
