
PRESMEDIA.ID– Bareskrim Polri menyatakan, telah menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari aktivitas judi online (judol).
Penyitaan tersebut dilakukan dengan memblokir 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung aliran dana hasil perjudian daring.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol.Suhasto mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari patroli siber terhadap sebuah situs judi online berinisial A.
Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai permainan judi, mulai dari kasino, togel, taruhan olahraga, poker hingga permainan daring lainnya.
Transaksi Judi Online Gunakan QRIS hingga Transfer Bank
Suhasto menjelaskan, transaksi pada situs judi online tersebut dilakukan melalui berbagai saluran pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, hingga transfer pulsa.
Untuk menelusuri aliran dana dan mengungkap dugaan pencucian uang, penyidik berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Polisi juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menindaklanjuti keberadaan situs tersebut.
Komdigi telah memblokir situs judi online itu dan memasukkannya ke dalam basis data Trust Positif. Namun, situs tersebut masih berpotensi diakses melalui jaringan VPN karena menggunakan server di luar negeri.
“Sampai dengan saat ini, kegiatan judi online ini masih berlangsung, baik dengan identitas inisial A atau dengan identitas yang berbeda,” kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.
Polisi Telusuri Pemilik dan Aliran Dana Rp28 Miliar
Berdasarkan hasil analisis PPATK, penanganan perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Hingga saat ini, penyidik telah memblokir 322 rekening perbankan dengan nilai aset sekitar Rp28 miliar. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena penyidik terus menelusuri transaksi dan aliran dana lainnya.
Polisi juga tengah mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, khususnya beneficial owner atau pemilik manfaat dari aktivitas perjudian daring tersebut.
Suhasto mengatakan, apabila pemilik rekening tidak memberikan konfirmasi terkait dana yang diblokir, penyidik dapat menindaklanjutinya dengan penyitaan dan menempatkan dana tersebut dalam rekening penampungan untuk kepentingan penyidikan.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal terkait tindak pidana pencucian uang, perjudian, dan tindak pidana melalui sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.
Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan pengelola judi online serta pihak yang menikmati hasil kejahatan tersebut.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com











