PRESMEDIA.ID, Jakarta – Gubernur H Ansar Ahmad terus mendorong percepatan izin investasi guna memulihkan ekonomi. Salah satu langkah yang digesa adalah pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk mempercepat proses itu, sebagaimana amanat UU Cipta Kerja dan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Gubernur Kepri Ansar menemui dan berkonsultasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN RI, Sofyan A. Djalil di Jakarta, Jumat (7/5/2021).
“Karena tata ruang dan RZWP3K ini berkaitan dengan perizinan di PTSP, maka kita mesti bicarakan ini bersama supaya proses perizinan ini tidak terganggu. Karena kalau perizinan investasi terganggu. maka akan menghambat proses percepatan pemulihan ekonomi,†ucap Gubernur seusai bertemu Menteri ATR/Kepala BPN RI.
Gubernur Ansar mengatakan, pihaknya juga sekaligus meminta dukungan untuk rencana perpanjangan landasan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun yang diawali dengan penerbitan AMDAL.
Gubernur Ansar menegaskan, pihaknya sengaja konsultasi dan minta arahan ke Menteri ATR agar rencana pengintegrasian RTRW dan RZWP3K di Kepri tidak menjadi kendala dalam proses perizinan yang diperlukan.
‘Karena hal ini akan berkaitan dengan berbagai proyek strategis Kepri antara lain, Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah, pembangunan Bandara Busung, Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Siantan, pembangunan pelabuhan Samudera Natuna dan lainnya,” jelas Gubernur.
Lebih lanjut Gubernur menambahkan, dalam PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Perencanaan Tata Ruang memuat beberapa perubahan dari peraturan sebelumnya, salah satunya perihal wacana integrasi tata ruang atau One Spatial Planning Policy.
Dalam terobosan kebijakan terbaru tersebut, jelas Ansar, nantinya penataan ruang akan meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan penataan ruang.
Dengan meminta arahan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang kita sangat berharap Perda tentang RZWP3K yang terintegrasi dengan RTRW bisa kita selesaikan secepatnya,” pungkas Ansar Ahmad.
Dalam pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI tersebut ikut hadir Asisten II Syamsul Bahrum, Staf Khusus Gubernur Bidang Hukum Sarafudin Aluan, Kepala Dinas PUPR Abu Bakar, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi dan Plt Kepala Biro Pemerintahan M Darwin.
Sementara itu dalam pertemuan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN RI didampingi oleh Abdul Kamarzuki selaku Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan yang merupakan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional serta Reny Windyawati selaku Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.
Penulis: Redaksi
Editor: Ogawa
