PRESMEDIA.ID,Jakarta-Gubernur provinsi Kepri Isdianto menekankan, Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPAKD) Provinsi Kepri untuk dapat memperhatikan dan memelihara aset daerah.
“BPAKD kita minta agar serius dalam menangani aset-aset kita. Jangan sampai ada aset kita dibiarkan terus diam diam diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,”ujar Isdianto di Gedung Juang Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin, (14/12/2020).
Pemerintah Provinsi Kepri,lanjutnya akan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk konsultasi terhadap aset milik negara.
Kita tetap kordinasi dengan KPK untuk masalah aset negara. KPK juga telah memfasilitasi pemerintah daerah untuk konsultasi jika ada sengeketa aset. Saya ingatkan jika ada aset milik negara yang masih dikuasai oknum, agar segera kembalikan ke negara. Jika tidak, kita akan kordinasi dengan KPK,”ujarnya.
Pengoptimalisasi pemanfaatan barang milik negara sebutnya, akan tetap menjadi fokus pemerintah daerah, khusunya pembutan legalitas hak sertifikat pada sejumlah aset milik negara yang belum disertifikasi dan dikuasai pihak lain.
“Sekarang ini banyak aset-aset milik negara tetapi dengan status yang tidak jelas. Belum sertifikasi hal ini tentu bisa mengundang oknum-oknum tertentu ingin merampas aset negara.Kita tidak ingin ada penyimpangan dan aset kita hilang,”ujar Isdianto
Isdianto meyakini jika ada proyek pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kepri masuk ke suatu wilayah, maka diharapkan bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Walaupun ada saja potensi gesekan dengan masyarakat sekitar.
“Tentu, setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah pasti ada gesekan dengan masyarakat terkait masalah lahan. Tapi ini kita bisa atasi dengan baik,sehingga pembangunan selesai dan aset kita jaga dengan baik jangan sampai teledor. Pembangunan usai, aset tidak dijaga dan jadi rusak,”tegas Isdianto.
Penulis:RedaksiÂ
Komentar