Kasus Omicron Melonjak, Pemerintah Pastikan Keterisian Rumah Sakit Masih Terkendali

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Indonesia tengah dihadapi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omicron. Meski demikian, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) memastikan, tingkat keterisian rumah sakit hingga saat ini masih relatif terkendali.

“Tidak usah panik, kalau melihat jumlah kasusnya naik tinggi, karena memang yang lebih penting yaitu yang masuk rumah sakit dan wafat itu jauh lebih rendah dan masih bisa terkendali,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (07/02/2022) melalui konferensi video.

Budi menyampaikan terdapat tiga provinsi yang kenaikan jumlah kasus positifnya telah melampaui jumlah kasus COVID-19 pada gelombang varian Delta yang lalu, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Bali.
Konfirmasi jumlah harian Omicron di DKI Jakarta pada 6 Februari 2022 lanjut Menkes, mencapai 15.800 kasus, sementara puncak tertinggi saat varian Delta hanya 14.600 kasus.

“Ketiga provinsi yang jumlah kasus hariannya sudah melebihi puncak Delta tersebut, angka yang dirawat di rumah sakit masih di sekitar 30 persenan sampai 50 persenan,” ungkapnya.

Terkait tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR), Menkes mengatakan, bahwa per 6 Februari dari 120 ribu tempat tidur yang disiapkan untuk pasien COVID-19, baru terisi sebesar 18.966 tempat tidur.

Sebanyak 15.292 pasien atau 81 persen pasien terkonfirmasi COVID-19 dan sebanyak 3.674 pasien atau 19 persen adalah suspek atau probable COVID-19.

“Dari 15 ribu (pasien COVID-19), itu 10 ribu itu masih OTG (orang tanpa gejala) dan ringan. Jadi sebenarnya kedepannya, kalau kita lebih efisien dengan cara yang OTG dan ringan itu bisa isolasi mandiri atau isolasi terpusat, keterisian rumah sakit kita masih sangat rendah,” ujarnya.

356 Orang Meninggal Dari Kelompok Lansia, Memiliki Penyakit, dan Belum Vaksin  

Sementara dari 356 pasien COVID-19 yang meninggal dunia sejak 21 Januari, 42 persen dinyatakan memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Selain itu, 44 persen nya adalah kelompok masyarakat lanjut usia (Lansia) dan 69 persen belum divaksinasi lengkap.

Sementara dari 58 pasien bergejala berat/kritis yang sedang di rawat di rumah sakit vertikal, 60 di antaranya belum divaksinasi lengkap.

Oleh karena itu, pemerintah terus mengimbau masyarakat terutama kelompok rentan untuk segera melakukan vaksinasi. Rakyat yang belum divaksin, masyarakat yang belum divaksin, terutama lansia itu harus segera divaksin, dan yang belum dua kali cepat segera divaksin dua kali karena ini penting sekali untuk bisa melindungi mereka,” ujar Budi.

Presiden Jokowi Perintahkan TNI, Polri dan BIN Bantu Percepatan Vaksinasi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, Presiden Jokowi telah memerintahkan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara untuk membantu percepatan vaksinasi tersebut.

Pemerintah lanjut Luhut, telah mengambil kebijakan-kebijakan diantaranya: Mendorong percepatan vaksinasi, terutama dosis dua untuk para lansia dan kelompok rentan lain, seperti juga penyediaan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Presiden juga telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BKKBN untuk beraksi di lapangan,” ujar Luhut.

Pemerintah lanjut Luhut, juga mendorong pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala untuk melakukan isolasi di fasilitas isolasi terpusat (isoter) atau isolasi mandiri (isoman).

“Sesuai arahan Presiden, hanya yang bergejala sedang, berat, dan kritis yang masuk rumah sakit, Sisanya melakukan isolasi terpusat,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan layanan telemedicine secara masif bagi masyarakat yang melakukan isoman.

“Saya kira Menteri Kesehatan sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan ini sangat membantu masyarakat. Jadi jangan diabaikan pemerintah kita, Kementerian Kesehatan telah bekerja dengan baik dalam hal ini,” ujarnya.

Pemerintah tegas Luhut,  mulai minggu ini juga akan memperluas layanan telemedicine yang saat ini dilaksanakan di Jakarta dengan enam daerah lain yaitu Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Malang Raya, dan Denpasar.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi