Kebut Rasio Ketenagalistrikan, Pemprov Kepri Salurkan 2.050 Sambungan Listrik Gratis 900 Watt

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, M. Darwin (RolandPresmedia)
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, M. Darwin (RolandPresmedia)

PRESMEDIA.ID-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memasang listrik gratis kepada 2 ribu rumah tangga tidak mampu.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, M. Darwin, mengatakan bantuan tersebut bersumber dari sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Dari APBD Kepri dialokasikan sebanyak 450 sambungan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, minus wilayah perkotaan Batam. Ditambah alokasi APBN sebanyak 1.400 sambungan.

“Total tahun ini ada sekitar 2.050 titik. Khusus Batam, kita ditopang dana CSR sekitar 200 sambungan,” katanya, Selasa (18/8/2026).

Darwin menjelaskan, seluruh penerima manfaat akan mendapatkan fasilitas daya subsidi sebesar 900 Watt.

Saat ini, program tersebut sedang masuk tahap penyelesaian verifikasi kelayakan bersama PT PLN (Persero) serta penunjukan pihak pelaksana.

“Targetnya, pemasangan fisik di lapangan dapat selesai dalam 1 hingga 2 bulan ke depan,” jelasnya.

Perusahaan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUK) seperti PLN Batam, Panbil, Tunas, Batamindo, Lagoi, Lobam, hingga Tanjung Kasam Power rutin menyalurkan rasionasi CSR rata-rata 200 sambungan per tahun.

“Hampir rata-rata 200 sambungan lebih setiap tahun CSR kita,” jelasnya.

Darwin mengungkapkan, Rasio Ketenagalistrikan di Kepri saat ini telah mencapai 99,45 persen.

Masih terdapat sisa 0,55 persen atau sekitar 4.000 rumah tangga yang belum berlistrik, mendominasi kawasan pulau-pulau terpencil serta kawasan pesisir seperti Rempang dan Galang di Batam.

“Sisa 4.000 rumah tangga ini kita targetkan rampung secara bertahap hingga akhir periode RPJMD pada 2029 mendatang,” tambahnya.

Tantangan utama di lapangan meliputi ketersediaan jaringan dan kapasitas beban lokal. Usulan warga yang masuk melalui RT/RW, Kepala Desa, dan Lurah harus diverifikasi ketat bersama PLN.

“Jika jarak rumah warga terlalu jauh dari jaringan utama bahkan ada yang melebihi 2 kilometer hanya untuk 1 atau 2 rumah, PLN perlu menghitung ulang kelaikan teknis dan investasinya sebelum ditarik jaringan baru,” pungkasnya.

Penulis : Roland 
Editor : Redaktur 

Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com