PRESMEDIA.ID – Perkuat ekosistem wisata halal dan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menyerahkan lahan seluas 6.643 meter persegi di kawasan Gurindam 12 kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad kepada Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, di sela kunjungan kerja ke Pulau Penyengat, Tanjungpinang, pada Kamis (16/10/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Haikal Hasan, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, dan Forkopimda Provinsi Kepri.
Penyengat Ditetapkan Sebagai Kawasan Wisata Halal
Dalam kunjungan itu, Menteri Widiyanti bersama rombongan meninjau langsung potensi wisata religi dan budaya Pulau Penyengat yang dikenal sebagai ikon sejarah Melayu. Selain itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat halal bagi 438 produk UMKM Pulau Penyengat, sebagai bagian dari program penguatan ekonomi halal nasional.
Lahan seluas 6.643 meter persegi dengan nilai perolehan Rp4,88 miliar itu akan dijadikan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata, sebagai ruang kolaborasi, pengembangan, dan etalase produk kreatif untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kepri.
Ansar Ahmad: Pulau Penyengat Simbol Sejarah dan Kebangkitan Ekonomi Halal
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenparekraf dan BPJPH dalam mendorong Kepri sebagai daerah unggulan wisata halal dan budaya Melayu.
“Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi dengan kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi di Indonesia. Setelah pandemi, angka kunjungan kembali meningkat — hingga Agustus 2025 sudah mencapai 1,2 juta wisatawan, dan kami optimis bisa menembus 2 juta di akhir tahun,” ujar Ansar.
Ia menambahkan, Pulau Penyengat bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga pusat sejarah dan kebudayaan nasional. Dari pulau inilah lahir bahasa persatuan Indonesia, melalui karya monumental Raja Ali Haji Gurindam 12 dan tata bahasa Melayu modern.
“Melalui wisata halal dan kuliner halal, kami ingin Kepri menjadi etalase ekonomi baru yang berkualitas dan berdaya saing global,” tegasnya.
BPJPH: Halal Bukan Hanya untuk Muslim
Sementara itu, Kepala BPJPH Haikal Hasan menekankan bahwa konsep halal kini telah diterima secara global dan menjadi simbol kualitas, kebersihan, dan transparansi.
“Dunia kini menerima bahwa halal is for all. Di Rusia, Amerika, Korea, hingga China, produk halal menjadi simbol mutu tinggi,” jelasnya.
Haikal juga mengapresiasi dukungan Pemprov Kepri dan Gubernur Ansar dalam menjadikan Pulau Penyengat sebagai ikon wisata halal Indonesia.
“Pulau ini bukan hanya simbol sejarah, tapi juga simbol komitmen Indonesia terhadap wisata halal yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kemenparekraf Dorong 1.500 Desa Wisata Bersertifikat Halal
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa kolaborasi antara Kemenparekraf dan BPJPH telah membawa hasil konkret bagi pelaku UMKM di destinasi wisata.
“Sejak Juli 2025, kami telah melaksanakan program sertifikasi halal di 20 desa wisata pilot project, termasuk Pulau Penyengat. Hingga pertengahan Oktober, sebanyak 438 produk UMKM di sini telah bersertifikat halal,” ungkapnya.
Program ini, lanjut Widiyanti, akan diperluas ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi sebagai bagian dari penguatan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.
“Langkah ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim dunia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.
Widiyanti juga menegaskan bahwa Pulau Penyengat, dengan warisan budaya dan nilai religiusnya, adalah lokasi strategis untuk membangun Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata.
“Pulau Penyengat adalah warisan sejarah dan kini menjadi simbol halal tourism Indonesia. Semoga kerja sama ini menjadi inspirasi bagi daerah lain,” tutupnya.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
