Korupsi Dana Wisata Mangrove, Tujuh Pejabat Bintan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara

PRESMEDIA.ID– Tujuh pejabat di Kabupaten Bintan, termasuk camat, lurah, dan kepala desa, dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan korupsi dana kontribusi wisata mangrove.

Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Kamis (22/5/2025).

Ketujuh terdakwa yang dituntut oleh Jaksa Yunita dan Fala, SH dari Kejaksaan Negeri Bintan, antara lain:
1.Herika Silvia (mantan Camat Teluk Sebong)
2.Sri Heny Utami (mantan Camat Teluk Sebong)
3.Julpri Ardani (Camat Teluk Sebong)
4.Mazlan (Kepala Desa)
5.Herman Junaidi (Plt Kepala Desa)
6.La Anip (mantan Kades)
7.Khairudin (Lurah Kota Baru)

Terbukti Terima Gratifikasi

JPU menyatakan, bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

“Para terdakwa menerima gratifikasi atau hadiah karena jabatan mereka. Oleh sebab itu, kami meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada masing-masing terdakwa,” ujar Jaksa dalam persidangan.

Selain pidana pokok, masing-masing terdakwa juga dikenakan denda dengan rincian:
1.Herika Silvia: Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan
2.Sri Heny Utami: Rp150 juta, subsider 5 bulan kurungan
3.Julpri Ardani: Rp80 juta, subsider 4 bulan kurungan
4.Mazlan: Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan
5.Herman Junaidi: Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan
6.La Anip: Rp80 juta, subsider 4 bulan kurungan
7.Khairudin: Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan

Terdakwa Keberatan, Dan Ajukan Pledoi

Menanggapi tuntutan jaksa, seluruh terdakwa menyatakan keberatan melalui kuasa hukum masing-masing. Mereka berencana mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada sidang selanjutnya.

Terdakwa Sri Heny Utami mengaku, tidak pernah menggunakan dana yang dituduhkan.

“Tuntutannya terlalu berat. Saya tidak pernah menikmati uang itu, penggunaannya untuk kegiatan operasional kantor dan masyarakat,” ujar Sri Heny.

Senada dengan itu, terdakwa lain juga membantah menggunakan dana gratifikasi yang diterima untuk kepentingan pribadi.

Majelis hakim yang dipimpin Boy Syailendra, dengan anggota Fauzi dan hakim ad hoc Syaiful, menunda sidang dan akan melanjutkan persidangan pada 11 Juni 2025 untuk mendengarkan pledoi masing-masing terdakwa.

Suap Dana Kontribusi Wisata dari PT BRC

Sebelumnya, ketujuh pejabat tersebut didakwa menerima gratifikasi dengan dalih dana kontribusi dari PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) selaku pengelola kawasan wisata mangrove di Lagoi, Bintan.

Gratifikasi tersebut digunakan tidak sesuai peruntukan dan tidak dilaporkan sesuai aturan hukum.

Para terdakwa didakwa secara primer melanggar Pasal 11 UU Tipikor dan secara subsider dikenai Pasal 12 huruf e UU Tipikor, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 KUHP.

Jaksa juga menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang melarang penyalahgunaan wewenang dan penerimaan hadiah atau suap oleh ASN.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi