Munas APPSI, Gubernur se-Indonesia Curhat, Pelitnya Pusat Kucurkan Dana Pembangunan ke Daerah

PRESMEDIA.ID,Jakarta- Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menjadi ajang curhat para Gubernur yang hadir. Setiap Gubernur Koordinator yang diberikan kesempatan menyampaikan kendala-kendala di daerah, mengeluhkan pelit dan terbatasnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan lambatnya respon pusat dalam menanggapi kendala yang dihadapi gubernur di daerah.

Gubernur Jawa Barat bahkan menyebutkan, APPSI bisa menjadi asosiasi yang berpengaruh dan lebih dihargai pemerintah pusat dan para menteri. Sehingga setiap kendala yang Gubernur sampaikan, bisa direspon cepat oleh pemerintah pusat.

“Jangan sampai APSSI ini hanya sebatas asosiasi saja. Sebatas paguyuban para Gubernur saja. Tetapi harus punya kekuatan politik. Atau kalau tidak bisa, kita bentuk lembaga para Gubernur yang lebih konkrit lagi, sehingga bisa mempunyai kekuatan politik dan daya keputusan yang konkrit dan para menteri kabinet juga bisa lebih menghargai kami,”ungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Hotel Borobudur,Jakarta,Senin (25/11/2019)

Tidak itu saja, Ridwan juga meminta, pusat memberikan ruang rutin bersama menteri terkait untuk mendengarkan kendala-kendala para Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya. Sehingga, bisa direspon langsung apakah rencana pembangunan bisa dilanjutkan atau ditangguhkan.

“Tidak seperti saat ini, setiap kendala daerah tidak ada keputusan pasti sehingga para Gubernur melanjutkan saja rencana pembangunan apa adanya dengan kekurangan anggaran,”ujar Ridwan Kamil.

Sementara Plt.Gubernur Kepri Isdianto memberikan empat saran pada Munas APPSI VI Jakarta. Keempat hal tersebut merupakan rumusan dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kepri selama ini.

“Kita sampaikan empat hal ini, semoga pemerintah pusat bisa memaklumi apa yang menjadi kendala kita di daerah,” tukas H.Isdianto

Empat hal saran dari Kepri tersebut yakni, rumusan APBN ditetapkan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, terutama daerah kepulauan. Kedua, penyelenggaraan pemerintahan daerah, diberikan tanggung jawab penuh, sesuai Undang-Undang dan aturan pemerintah.

Ketiga, kebijakan-kebijakan kepala daerah dalam menyangkut kepentingan rakyat harus dilindungi oleh undang-undang. Keempat, pembangunan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antar daerah, terutama wilayah Sumatera dengan wilayah kepulauan dan pulau Jawa.

Penulis;Redaksi