PRESMEDIA.ID,Natuna- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Kedaulatan NKRI di Natuna tidak ada tawar-menawar, dan untuk mempertahankan kedaualatan NKRI atas laut Natuna, Pemerintah akan terus memperkuat saran dan prasarana Pertahanan, serta perlindubgan pada warga dan nelayan di Natuna.
Kedaulatan NKRI di Natuna tidak ada tawar-menawar sebagai mana yang sudah ditegaskan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, mari kita jaga hak berdaulat atas laut Indonesia. Dan kita bukan sedang dalam perang, dan instruksi Presiden harus kita jalankan,”kata Mahfud dalam kunjunganya ke Natuna Provnsi Kepri,Rabu (15/1/2020).
Instruksi Presiden kata Mahfud, adalah meningkatkan volume patroli di laut Indonesia, Kedua melakukan koordinasi lintas kementerian/ lembaga serta hubungan antara pusat dan daerah mengenai pengelolaan Natuna kedepannya.
Pemerintah lanjut Mahfud, akan memaksimalkan pemanfaatan sentra-sentra kegiatan kelautan dan perikanan sehingga memberi dampak positif bagi perekonomian Natuna.
Menurut Mahfud, kunjungannya sebagai tindak lanjut atau memfollow-up arahan Presiden yang tetap menginginkan kedaulatan bangsa Indonesia tetap terjaga dan tidak dicuri oleh negara lain.
Untuk masalah hak kedaulatan dan kedaulatan bangsa akan dilaksanakan oleh unsur TNI-Polri, sementara Pemerintah akan menjaga rakyatnya termasuk para nelayan.
�Pemerintah akan terus melakukan pembangunan guna mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya laut yang kaya di Natuna,”kata Mahfud.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menambahkan, mengenai kapal pengawas perikanan yang akan dihibahkan oleh Jepang sudah dilihat secara langsung dan perlu direpair karena kapal tersebut second (bekas) yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk perbaikan. Kemungkinan akan ada penambahan satu unit lagi sehingga menjadi tiga unit Kapal Pengawas Perikanan dari Jepang.
Berbagai persoalan yang dihadapi para Nelayan satu persatu, kata Edhy akan diurai dan dicari solusi sehingga kehadiran Pemerintah bagi rakatnya bisa dirasakan. Masalah saat ini yang dihadapi para Nelayan yakni Bahan Bakar dan Jenis Kapal yang masih jauh dari harapan para Nelayan karena tidak sesuai dengan keinginannya (kapal masih kecil dan terbuat dari fiber)
“Dengan semangat kebersamaan, Insha Allah setiap permasalahan yang dihadapi akan teratasi. Intinya dengan kita berkumpul sore ini, permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan,”kata Edhy.
Plt.Gubernur Kepri Isdianto yang mendampingi Kunjungan Menkopolhukam, juga menyambut baik rencana pemerintah pusat terus terus melakukan pembangunan sektor kelautan di Natuna. Apalagi pembangunan itu untuk mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya laut Natuna yang kaya, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat pada sektor pariwisata.
Bisa juga kita berharap pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus wisata, kawasan khusus perikanan atau kawasan khusus pertahanan. Intinya, semua kebijakan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Isdianto di sela mendampingi Menko Polhukam Mahfud MD.
Menurut Isdianto, pihaknya sangat berharap seluruh daerah di Kepri mendapat support pembangunan kelautan dari pusat. Tapi dengan memulai dari Natuna, pembangunan itu juga sampai ke daerah lain. Sektor perikanan dan kelautan ini memang salah satu sumber ekonomi Kepri.
Isdianto melihat rumusan yang disiapkan untuk Natuna sangat baik. Apalagi pemerintah daerah dilibatkan dalam memajukan kawasan ini. Yang pasti, Kepri tetap menunggu regulasi dari pusat untuk memajukan Natuna.
Penulis:Redaksi
Komentar