Penerima Manfaat MBG di Kota Capai 87,47 Persen, Tapi 164 SPPG Daerah Terpencil Bentukan Kepala BGN di Kepri Belum Beroperasi

PRESMEDIA.ID- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menjangkau 87,47 persen dari 679.402 orang target penerima manfaat.

Namun, pemerataan layanan MBG di Kepri masih menjadi pekerjaan rumah karena 164 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil yang sebeleumnya di Bentuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Kepri, hingga saat ini belum satu pun yang beroperasi.

Dari target 679.402 penerima manfaat, realisasi hingga 24 Agustus 2026 mencapai 87,47 persen. Capaian ini tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Kepri dengan persentase yang berbeda-beda.

Kondisi ini terungkap dalam rapat koordinasi penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Kepri yang dipimpin Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura selaku Ketua Satgas MBG Kepri di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026).

Capaian Penerima Manfaat MBG Berbeda di Setiap Daerah

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepri sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kepri, Rika Azmi, mengatakan data penerima manfaat tersebut menggunakan data periode 2025.

Dari tujuh kabupaten dan kota, capaian penerima manfaat MBG di Kepri juga berpariasi dan berdasarkan data Satgas MBG Kepri, Kabupaten Karimun menjari kabupten tertingi capaian realiasi penerimaan manfaat MBG dengan 97,39 persen.

Adapaun capaian penerima manfaat MBG di Kepri masing-masing:

1. Karimun: 97,39 persen
2. Batam: 93,25 persen
3. Natuna: 84,54 persen
4. Tanjungpinang: 85,13 persen
5. Bintan: 74,02 persen
6. Kepulauan Anambas: 42,13 persen
7. Lingga: 44,46 persen

“Data ini berdasarkan data periode 2025 dan akan dilakukan pemutakhiran pada awal September 2026 karena data Dapodik masih terus mengalami perubahan,” ujar Rika.

Delapan SPPG Aglomerasi Perkotaan Belum Beroperasi

Dari sisi infrastruktur lanjutnya terdapat 240 SPPG aglomerasi yang dibangun dan dioperasikan di wilayah perkotaan padat penduduk di Kepri. Namun dari jumlah itu, sebagian di antaranya masih menghadapi kendala operasional.

Rika menyebut terdapat 8 SPPG yang belum beroperasi karena dana pada virtual account perusahaan atau lembaga belum tersedia. Selain itu, satu SPPG sedang dalam proses renovasi dan satu SPPG lainnya mengalami persoalan virtual account.

Kendala operasional lanjutnya, juga dipengaruhi konflik internal antara yayasan dan mitra.

“Untuk satu SPPG yang belum beroperasi ini akibat konflik internal antara yayasan dan mitra,” ujarnya.

SPPG yang menghadapi kendala operasional tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Batam, Tanjungpinang, Natuna, dan Bintan.

Rika menambahkan, persoalan konflik internal yayasan yang berdampak pada operasional SPPG juga terjadi di Natuna.

164 SPPG Daerah Terpencil di Kepri Belum Beroperasi

Persoalan yang lebih besar terjadi pada SPPG yang diproyeksikan melayani masyarakat di daerah terpencil.

Dari 164 titik SPPG daerah terpencil yang sebelumnya dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), hingga 24 Agustus 2026 belum satu pun yang beroperasi.

Sebaran 164 titik SPPG daerah terpencil tersebut meliputi:

1. Batam: 35 titik
2. Tanjungpinang: 1 titik
3. Bintan: 17 titik
4. Karimun: 18 titik
5. Natuna: 14 titik
6. Kepulauan Anambas: 23 titik
7. Lingga: 56 titik

Apabila seluruh SPPG aglomerasi dan daerah terpencil ini telah beroperasi, maka jumlah SPPG di Provinsi Kepri diproyeksikan akan mencapai 404 titik.

Meski belum ada yang beroperasi, kondisi 164 SPPG daerah terpencil tersebut tidak seluruhnya berada pada tahap pembangunan yang sama.

Berdasarkan laporan Satgas MBG Kepri, sebanyak 27 SPPG telah melalui appraisal, memiliki kepala SPPG, dan dinyatakan siap beroperasi.

Kemudian, 65 SPPG telah melalui appraisal tetapi belum memiliki kepala SPPG.

Sementara itu, 13 SPPG telah terbangun tetapi belum menjalani appraisal, sedangkan 43 SPPG masih dalam proses pembangunan.

Adapun 16 SPPG lainnya telah masuk dalam titik portal mitra tetapi belum ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan operasional SPPG di daerah terpencil tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan pengelolaan dan kelengkapan administrasi.

Pemerintah Didorong Percepat MBG ke Daerah Terpencil

Rika mengatakan, percepatan operasional SPPG daerah terpencil menjadi salah satu pekerjaan yang perlu didorong bersama agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara lebih merata.

“Ini menjadi salah satu pekerjaan yang harus kita dorong bersama agar pelayanan MBG tidak hanya terkonsentrasi di wilayah aglomerasi, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil,” kata Rika.

Dengan target 404 titik SPPG apabila seluruh fasilitas telah beroperasi, pemerataan layanan MBG di Kepri masih membutuhkan percepatan, khususnya untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Penuli:Presmedia
Editor:Redaksi