PRESMEDIA.ID– Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti mengajak para petani untuk ikut aktif mengawasi harga pupuk subsidi di lapangan. Ajakan ini disampaikan menyusul kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, efektif mulai Rabu (22/10/2025).
Kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah dalam meringankan beban petani sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian nasional.
Pengumuman penurunan harga pupuk disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Petani Garda Terdepan Pengawasan Harga
Deby Maryanti menegaskan, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keterlibatan petani dalam mengawasi harga di tingkat lapangan agar tidak terjadi penyimpangan.
“Alhamdulillah, sesuai arahan Bapak Presiden, harga pupuk subsidi diturunkan 20 persen. Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun sebesar ini. Maka, kebijakan ini harus kita kawal bersama supaya manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” ujar Deby.
Pernyataan itu disampaikan Deby usai menghadiri reses Anggota DPR RI Ir. H.M. Endipat Wijaya di Lapangan Voli Km. 20 Gesek, Kecamatan Toapaya, Kamis siang (30/10/2025).
Aturan Baru Harga Pupuk Resmi Ditetapkan
Penurunan harga pupuk ini diatur dalam SK Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025.
Dalam aturan tersebut, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi ditetapkan turun hingga 20 persen.
Dengan keputusan ini, pemerintah berharap para petani bisa memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas produksi.
Apresiasi untuk DPR RI dan Harapan Dukungan Pusat
Dalam kesempatan itu, Deby juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPR RI yang melakukan reses di Kabupaten Bintan sebagai bentuk nyata penyerapan aspirasi masyarakat.
“Kegiatan reses ini sangat penting. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, kita membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga infrastruktur,” jelasnya.
Ia berharap, melalui kegiatan seperti reses, masyarakat dapat menyampaikan kendala yang dihadapi secara langsung agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Dengan begini, kebijakan pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutup Deby.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
