PRESMEDIA.ID– Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Dimensi Internal dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bintan tersebut dihadiri langsung Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Deby Maryanti. Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat langkah nyata pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
Selain jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan, kegiatan ini juga dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di antaranya Kasatgas Korsupgah I.2 KPK Uding Juharudin, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta seluruh kepala perangkat daerah.
Bupati Bintan: SPI Bukan Sekadar Angka, tetapi Cerminan Integritas Pemerintahan
Dalam sambutannya, Bupati Roby Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan pendampingan Tim KPK kepada Pemerintah Kabupaten Bintan.
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dari sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam menjalankan Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.
Roby menegaskan, Survei Penilaian Integritas tidak boleh hanya dipandang sebagai angka atau target capaian penilaian. Lebih dari itu, SPI merupakan gambaran bagaimana aparatur pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat menilai integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan,” ungkap Roby.
Ia berharap hasil SPI dapat menjadi pijakan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki sistem kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya birokrasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab.
Pemkab Bintan Siapkan Aksi Nyata Tindak Lanjut Hasil SPI
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat pencegahan korupsi, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025.
Rencana aksi tersebut mencakup tiga indikator utama, yaitu integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
Hingga Oktober 2026, Pemkab Bintan telah mengunggah 16 dokumen data dukung tindak lanjut Rencana Aksi Triwulan I melalui aplikasi SPI KPK.
Dari total dokumen tersebut, sebanyak 11 dokumen telah diverifikasi, sementara lima dokumen lainnya masih dalam proses perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Capaian ini menjadi bagian dari proses pembenahan berkelanjutan yang terus dilakukan pemerintah daerah agar setiap rekomendasi dan hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Perkuat Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif Cegah Korupsi
Bupati Roby juga menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga pengawasan.
Ia mengajak seluruh kepala perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bintan untuk membangun budaya kerja yang profesional serta memperkuat koordinasi dengan Inspektorat Daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, Roby mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip nol toleransi terhadap praktik suap, gratifikasi, maupun benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan,” tegasnya.
Pemkab Bintan Terbuka terhadap Evaluasi dan Pendampingan KPK
Menutup sambutannya, Roby menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan siap terus melakukan pembenahan dan terbuka terhadap setiap evaluasi maupun pendampingan yang diberikan KPK.
Ia meyakini, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.
“Kami di Kabupaten Bintan siap bekerja lebih keras. Kami siap diuji, siap dikoreksi, dan siap berkolaborasi secara terbuka dengan KPK. Kami yakin, dengan bimbingan dan supervisi KPK, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bintan yang Maju, Bersih, dan Berintegritas akan segera terwujud,” tutup Roby.
Melalui rapat koordinasi monitoring tindak lanjut SPI ini, Pemerintah Kabupaten Bintan berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat komitmen dalam menjalankan rekomendasi dan rencana aksi pencegahan korupsi secara konsisten.
Dengan demikian, upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kinerja aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintan.
Penulis:Hasura/Presmedia
Editor :Redaksi
