Komisi VII DPR RI Minta Kementerian Imigrasi Bebaskan Visa Untuk Wisatwan Ke Bintan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty dan Bupati Bintan Roby Kurniawan saat diwawancarai awak media. (Foto-Hasura)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty dan Bupati Bintan Roby Kurniawan saat diwawancarai awak media. (Foto-Hasura)

PRESMEDIA.ID– Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan kebijakan pembebasan visa maupun Visa on Arrival (VoA) bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kawasan wisata Bintan.

Kebijakan ini, menurut Dewan sangat mempengaruhi penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing dalam beberapa tahun terakhir.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan, pihaknya menemukan persoalan tersebut saat melakukan kunjungan reses ke Kabupaten Bintan.

“Bintan memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Setelah kami dalami, salah satu kendalanya berkaitan dengan kebijakan pemerlakuan visa VOA,” ujar politikus PDI Perjuangan itu saat reses di Kantor Pemerintah Kabupaten Bintan, Kamis.

Berdasarkan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Bintan lanjutnya, Wisatawan asal China selama ini menjadi penyumbang terbesar kunjungan ke Bintan. Kemudian disusul India dan sejumlah negara lainnya.

Saat kebijakan bebas visa masih berlaku bagi negara-negara tersebut, akses penerbangan langsung dari China ke Bintan dapat mencapai tiga kali dalam sepekan.

“Namun, setelah China tidak lagi masuk dalam daftar negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia, penerbangan langsung tersebut terhenti,” ujarnya.

Bahkan lanjut dia, kapal pesiar yang sebelumnya rutin singgah ke Bintan, kini juga tidak lagi datang karena kebijakan bebas visa sudah tidak berlaku.

Kondisi ini lanjut Evita, membuat wisatawan dari China, India, dan negara potensial lainnya beralih ke Malaysia yang dinilai lebih mudah diakses.

Hal ini lanjutnya, juga dipengaruhi kehadiran destinasi wisata baru (Desaru) di Johor Malaysia yang juga menjadi pesaing bagi Bintan dalam menarik wisatawan.

“Dulu wisatawan China datang ke Singapura, lalu melanjutkan perjalanan ke Bintan. Sekarang mereka lebih memilih Singapura kemudian ke Malaysia, khususnya ke Desaru,” ujarnya.

Atas hal itu lanjutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat karena berdampak langsung terhadap industri pariwisata daerah.

Dan atas permasalahan ini, Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Imigrasi untuk mengevaluasi kembali kebijakan bebas visa bagi negara-negara yang menjadi pasar utama pariwisata Indonesia.

Contoh lanujutnya, Jepang dan Korea Selatan yang memanfaatkan kebijakan bebas visa sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata.

“Kita berharap, Kementerian Imigrasi dapat meninjau kembali manfaat kebijakan kunjungab bayar visa ini. Kerena berdasarkan hasil kunjungan DPR ke berbagai daerah, kebijakan ini terbukti memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata,” ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya tidak meminta seluruh negara mendapatkan fasilitas bebas visa, melainkan hanya negara-negara yang menjadi pasar potensial bagi destinasi wisata seperti Bintan.

“Kami tidak meminta semua negara bebas visa, tetapi negara-negara yang memang menjadi pasar utama wisatawan ke Bintan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bintan Roby Kurniawan mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI dalam upaya mendorong kebangkitan sektor pariwisata daerah.

“Dengan dukungan ini kami semakin bersemangat mendorong kemajuan pariwisata. Semoga Bintan mendapat perhatian dalam kebijakan pemberlakuan bebas visa bagi wisatawan mancanegara,” katanya.

Roby menjelaskan, sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa bagi ratusan negara. Saat itu, Bintan menjadi penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta.

Namun, setelah kebijakan bebas visa dibatasi hanya untuk beberapa negara, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bintan mengalami penurunan signifikan. Banyak wisatawan yang kini memilih berlibur ke Malaysia.

“Dulu kami mampu mendatangkan lebih dari satu juta wisatawan mancanegara setiap tahun. Kini, dari Januari hingga Juni, jumlah kunjungan baru sekitar 300 ribu wisatawan,” ungkapnya.

Menurut Roby, Pemerintah Kabupaten Bintan telah berkolaborasi dengan pelaku industri pariwisata untuk menggarap pasar wisatawan dari China dan India. Namun, upaya tersebut terkendala karena kedua negara belum masuk dalam daftar penerima fasilitas bebas visa maupun kemudahan VoA.

“Kami berharap China dan India kembali memperoleh kemudahan VoA atau kebijakan yang mendukung akses masuk wisatawan. Dengan demikian, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bintan dapat kembali meningkat sesuai komitmen bersama,” tutupnya.

Penulis:Hasura
Editor :Redaksi

Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com