PRESMEDIA.ID.Tanjungpinang- Tuai kontraversi penerapan kartu kendali Pull Card bagi Bus Pariwisata, serta pengisian BBM Sistim DAPIL (Daerah Pengisian BBM). DPRD kota Tanjungpinang memanggil dan meminta laporan penjelasan dari Wali kota Tanjungpinang.
Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni mengatakan, kebijakan wali kota Tanjungpinang yang memberlakukan kartu kendali atau Pull Card pada pengisian BBM Solar Bersubsidi pada Bus Pariwisata di SPBU kota Tanjungpinang kurang tepat dan tidak layak.
“Bus pariwisata tidak layak mendapatkan Solar dengan kartu kendali. Kecuali bus sekolah boleh diberi BBM subsidi,Tapi kalau bus pariwisata apalagi pemilikanya adalah pengusaha, selayaknya tidak menggunakan BBM subsidi,”ujar Weni saat ditemui di Gedung Arsip Tanjungpinang, Sabtu (12/10/2019).
Untuk membicarakan polemil kebiajaan kartu kendali ini, lanjut Weni, DPRD kota Tanjungpinang telah memanggil wali kota untuk meminta Laporan dam dasar pertimbangan dikeluarkanya kebijakan pengisiaan BBM Subsidi tersebut.
“Kami sedang menunggu laporan Walikota, kenapa muncul kartu itu. Sampai saat ini DPRD belum melakukan pembahasan terkait polemik kartu kendali, Setelah nanti Walikota melaporkan, nantinya sama-sama dibahas di DPRD,”katanya.
Sebagai mana dietahui, Wali kota Tanjungpinang telah mengeluarkan Kebijakan pemberiaan pull Card atau Kartu Kendali kepada Bus OPariwisata di Tanjungpinang dalam pengisian BBM solar Bersubsidi.Selain pemberiaan kartu kendali, dalam kebijakan itu, Pemerintah kota Tanjungpinang juga menerapkan, pengisaan BBM khsusu pada mobil warga Tanjungpinang.
Kebijakan ini, akhirnya mengundang kontraversi dan penolakan dari Mahasiswa, yang berujung dengan aksi Demo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang Bintan.
Mahasiswa menilai, atas kebijakannya itu, wali kota Tanjungpinang tidak memiliki kepekaan atas kelangkaan BBM dan malah mengeluarkan Kebijakan pengeluaran kartu kendali yang memprioritaskan Bus Pariwisata.
Dalam aksinya, Mahasiswa juga menyatakan Mosi tidak percaya pada Walikota Tanjungpinang. PMII juga menyatakan, menolak kebijakan Walikota terhadap terbitnya kartu kendali BBM solar subsidei untuk perusahaan bus pariwisata. Meminta penegak hukum untuk memeriksa Kepala Dinas dan Kabid Disperdagin terkait dengan dugaan permainan pengisian BBM dengan pengusaha. �Copot dan penjarakan oknum yang sudah melakukan kolusi dan nepotisme, copot dan penjarakan Kadis dan Disperdagin,”katanya. (Presmed6)
