PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Dinas Pedagang dan Perindustrian (Disperdag) kota Tanjungpinang membantah pernyataan anggota DPRD Lis Darmansya yang menyebut kelangkaan Bahan Bakan Minyak (BBM) jenis solar di kota Tanjungpinang disebabkan ulah mafia.
Namun berdasarkan hasil rapat Disperdagin kota Tanjungpinang bersama Pertamina dan Asosiasi Transportasi Pariwisata (ATP) di Batam. Kelangkaan solar di sejumlah SPBU di Tanjungpinang disebabkan oleh bertambahnya volume kendaraan Bus pariwisata di kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
Kepala dinas Perdagangan dan Perindusteriaan kota Tanjungpinang, Ahmad Yani mengatakan, untuk kota Tanjungpinang kebutuhan solar selama satu tahun mencapi� 25 ribu kilo liter atau 25 juta liter. Dan jumlah tersebut, tidak sebanding lagi dengan perkembangan serta bertambahnya armada mobil di Tanjungpinang.
“Kita bisa hitung per harinya dan jika dihitung banyak kekurangan kebutuhan dari kuota yang di berikan BP.Migas kepada Pertamina dan kemudian ke SPBU,”kata Yani,Rabu(18/9/2019).
Dijelaskan Yani, untuk menambah kuota, pihak Pertamina juga harus membuat surat ke BP.Migas, dan dinas perdagangan dan Perindusteriaan Tanjungpinang, dikatakan Amin, juga telah menyampaikan kepada pihak Pertamina untuk ditambah kuota namun jawaban dari Pertamina menyatakan wewenang penambahan kuota BBM itu merupakan kewenangan SKK Migas.
“Pertamina hanya ditugaskan oleh BP.Migas, Dan masalah penambahan kuota BBM ini perlu disampikan ke pemerintah pusat,”ujarnya.
Lebih lanjut Yani menyebutkan, gencarnya pemerintah menggalakan program pariwisata, juga berdampak pada kelangkaan solar, karena puluhan bus pariwisata ber plat kuning bertambah di Tanjungpinang dan Bintan.
“Sampai bulan Agustus 2019 penggunaan solar di Tanjungpinang yang harusnya 17.000 kilo liter (KL), saat ini Pertamina sudah mensuplay sebanyak 19.000 kilo liter atau sudah melebihi kuota yang seharusnya,”ungkapnya.
Jadi jelas Ahmat Yani, tidak ada mafia solar sebagai mana yang diungkapkan DPRD Kepri. Dan perlu juga diketahui, saat ini ada sebanyak 52 unit bus pariwisata berplat nomor kuning yang menggunakan solar subsidi. “Mereka menggunakan plat kuning dan diperbolehkan memakai BBM solar bersubsidi,”ucapnya.
Hal ini lanjutnya, berbeda dengan tahun sebelumnya, dan solar selalu lancar tetapi karena tahun 2019 pemerintah gencar mendorong sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga kelangkaan BBM Solar baru terasa dan terjadi.
Peningkatan pariwisata tahun ini lanjut Ahmat Yani memang baru dimulai, dan dirinya mengakui baru mengetahui ketika rapat, jika penyebab kelangkaan BBM Solar itu adalah bus pariwisata yang menggunakan solar.(Presmed6)
