PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengakui, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) saat ini, menjadi masalah semua negara termasuk Indonesia dan Provinsi Kepri.
Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan telah terjadi di semua lini, baik di sektor pemerintah korporasi/swasta dan badan lainnya.
Oleh karena itu, kata Ansar harus ada pencegahan dan peringatan, melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Pemerintah harus melakukan berbagai langkah dan strategi untuk mendorong pencegahan korupsi di Indonesia terutama di Provinsi Kepri, untuk menghilangkan kasus tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Gubernur Ansar Ahmad saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Trans Convention Centre (TCC), Hotel Aston, Tanjungpinang, Kamis (22/12/2022).
Gubernur Ansar juga menyebut, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), memiliki peran kunci dalam efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan peringatan dini (early warning).
Dalam mewujudkan terlaksananya pengendalian intern yang efektif, lanjutnya, peran APIP sangat dibutuhkan memberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
Saya meyakini bahwa koordinasi yang kita lakukan saat ini merupakan wujud nyata kita bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegas Gubernur Ansar.
Early warning atau peringatan dini terhadap fraud atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan menjadi tugas dan peran APIP dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pemerintah daerah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan.
Ansar juga menyebut, resiko fraud akan selalu ada dengan cara dan pola yang terus berkembang. Fraud bisa saja terjadi karena adanya pressure atau tekanan, atau bahkan bisa saja terjadi karena adanya kesempatan sebagai akibat lemahnya pengendalian internal dalam organisasi.
Oleh karena itu, tegas Ansar, seluruh jajaran pemerintah di lingkungan Provinsi Kepri dan instansi vertikal serta mitra Pemprov Kepri, diharapkan dapat menghindari dan mengendalikan faktor-faktor terjadinya kecurangan (fraud).
“Kita semua punya peran penting untuk pengendalian fraud. Hadirnya APIP, diharapkan menjadi konsultan dan quality assurance yang menjamin kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi,” tutup Gubernur Ansar.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Irjen Kemendagri RI Komjen Pol. Tomsi Tohir, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana, Inspektur Wilayah I Irjen Kemendagri Bachtiar Sinaga,
Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan KPK Tomi Murtomo, Kapolda Kepri yang diwakili oleh Wakapolresta TPI Arief Robby Rachman, Kajati Kepri diwakili Aspidsus Kejati Kepri, Inspektur Daerah Provinsi Kepri Irmendas dan Kepala-kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau.
Jaksa Kejati Jebloskan Puluhan Pejabat dan Sawatsa Koruptor di Kepri
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Kepri mengatakan sepanjang 2022 pihaknya telah mengusut 34 kasus korupsi di Provinsi Kepri, dengan menjebloskan sejumlah pejabat, dan pihak swasta.
Bahkan dari pengusutan 34 kasus korupsi itu, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui Bidang Pidana Khusus, menyelamatkan Rp11.222.051.880,- (11 Miliar lebih) Keuangan Negara (KN) dari kasus korupsi yang ditangani selama 2022 di provinsi Kepri.
Wakil kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Yudi Indra Gunawan mengatakan, sejumlah perkara korupsi itu, ditangani bidang pidana khusus (Pidsus) Kejati Kepri, Kejaksaan Negeri dan Cbang Kejaksan Negeri (Kacabjari) di Kepri selama 2022, mulai dari tahap penyelidikan dengan jumlah 28 perkara, tahap penyidikan 25 perkara, dan penuntutan 34 perkara.
“Dari sejumlah perkara korupsi yang ditangani ini, Bidang Pidsus Kejati, Kejari dan Cabjari di Kepri, berhasil menyelamatkan kerugian Keuangan Negara (KN) sebesar Rp11.222.051.880,†kata Yudi di Hotel Comfort Tanjungpinang, Kamis (22/12/2022).
Ditempat yang sama, asisten tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Sugeng Riyadi, mengatakan penyelamatan kerugian Keuangan Negara Rp11 Miliar lebih dari kasus korupsi yang ditangani itu, berasal dari perkara tipikor penyalahgunaan IUP-OP Tambang Bauksit Bintan dengan terpidana Ferdi Yohanes, kemudian kasus korupsi dana BOS SMA Negeri 1 Batam dengan terpidana Muhammad Chaidir.
Sementara sejumlah kasus korupsi lainya, hingga saat ini masih ditangani dan dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa di Pengadilan.
Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi
Sanggahan, koreksi, atau Hak Jawab sesuai UU Pers No. 40/1999 melalui email Redaksi presmedia.id: redaksi.presmed@gmail.com
