Pansus DPRD Mulai Bahas RPJMD Kepri 2021-2026

PRESMEDIA.ID, Batam – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepulauan Riau, mula melaksanakan rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 di Graha Kepri, Batam, Kamis (26/7/2021) lalu.

Dalam rapat pembahasan perdana bersama tim dari Pemprov Kepri itu, pansus langsung melakukan pembahasan mengenai sinkronisasi daftar inventarisasi masalah (DIM).

Ketua pansus DPRD Kepri, Taba Iskandar, menyampaikan setelah mendengarkan paparan RPJMD 2021-2026 secara umum, selanjutnya akan dibahas satu per satu persoalan sesuai dengan prioritas yang telah dituangkan dalam visi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kemudian, rapat dilanjutkan dengan menginventarisir masalah disesuaikan berdasarkan skala prioritas.

“Lalu, kemudian kita bongkar satu per satu permasalahannya dan kita carikan solusinya,” ungkap Taba.

Sementara itu, anggota pansus, Hanafi Ekra, mengatakan ada sejumlah isu strategis yang harus ada dalam RPJMD 2021-2026. Salah satunya, terkait isu strategis tentang adanya ambisi dari beberapa negara tetangga yang akan berinvestasi di daerah ini.

Menurutnya, isu itu harus masuk dalam RPJMD mengingat wilayah Kepri yang strategis berada di bagian terdepan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga.

Permasalahan PPDB Jadi Sorotan Pansus

Selain itu, permasalahan pendidikan yang muncul setiap tahun, setiap awal tahun ajaran baru tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selalu saja kekurangan kelas.

“Belum lagi persoalan perang harga minyak dunia, dimana daerah kita ini merupakan penghasil minyak dan gas bumi tetapi kita mendapatkan minyak dengan harga yang mahal,” ujarnya.

Disamping itu, mengenai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Hanafi mengingatkan tentang kesesuaian dengan visi nasional sampai dengan 2025 seperti mengenai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

“Lalu, mengenai laporan ketercapaian RPJMD lima tahun kebelakang yang harus juga disampaikan agar menjadi acuan dalam membahas RPJMD 2021-2026 ini,” ucapnya.

Anggota pansus yang lain, Khazalik mengatakan pansus tidak bisa melakukan percepatan pembahasan sebelum adanya sinkronisasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kepri dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Maksudnya jika memang belum ada sinkronisasi antara Barenlitbang dengan para OPD nanti pasti terjadi dobel pembahasan, dan itu yang menghambat tercapainya percepatan pembahasan RPJMD ini,” ungkap Khazalik.

Sementara, Kamaruddin Ali menyoroti persoalan pendidikan yang dianggapnya merupakan faktor mendasar untuk tercapainya visi penanggulangan kemiskinan.

“Bagaimana kita bisa menanggulangi kemiskinan sementara pendidikan belum teratasi sepenuhnya karena pendidikan itu kami anggap sebagai dasar dari penanggulangan kemiskinan,” terangnya.

Selain itu, ia juga menyoroti mengenai potensi maritim yang dimiliki Kepri yang sampai saat ini belum tereksplor secara optimal.

“Selain maritim juga di sektor pertambangan seperti di Lingga yang memiliki potensi yang sangat bagus yakni tambang bauksit, silika, timah, biji besi dan granit,” katanya.

Anggota Pansus, Sirajuddin Nur, juga mengatakan mengenai visi Gubernur yang tidak perlu diperdebatkan lagi karena itu merupakan janji politik Gubernur dan Wakilnya saat kampanye.

“Namun jalan atau cara untuk memenuhi visi tersebut yang harus kita bahas bersama. Artinya cara tersebut harus disesuaikan dengan apa yang telah dituangkan di dalam RPJMD dan kita sebagai anggota dewan bertugas untuk mengawasinya jika nantinya ada ketidasesuaian,” kata Sirajuddin.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan bahwa pembahasan RPJMD tersebut dimulai dari Bab IV dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah. Ia menganggap bahwa arah kebijakan yang ada di dalam draft RPJMD yang ada saat ini dianggap masih belum bisa menyelesaikan permasalahan sampai lima tahun ke depan.

“Apa masalah kita saat ini sampai lima tahun ke depan harus dituangkan dan kita cari solusinya bersama dengan menuangkannya di dalam RPJMD ini. RPJMD ini adalah alat untuk menyelesaikan masalah sampai lima tahun kedepan,” tambah Sirajuddin.

Untuk diketahui, Pansus RPJMD 2021-2026 sendiri di Ketuai oleh Taba Iskandar, Wakil Ketua Lis Darmansyah dan Nyanyang Haris Pratamura. Sedangkan anggota Pansus yakni Taufik, Sahat Sianturi, Teddy Jun Askara, Kamaruddin Ali dan Hanafi Ekra.

Anggota pansus lainnya yakni, Muhammad Syahid Ridho, Khazalik, Sahmadin Sinaga, Harlianto, Bakti Lubis, Yudi Kurnain dan Sirajuddin Nur. Penanggung jawab Pansus Jumaga Nadeak serta Koordinator Raden Hari Tjahyono.

Penulis: Ismail
Editor: Ogawa