PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan kebijakan subsidi dan pemberian bantuan dari APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, kebijakan ini merupakan respons terhadap perubahan-perubahan ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta dampak dari periode kemarau akibat fenomena El Nino.
“Saya ingin menyampaikan serangkaian langkah kebijakan APBN yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan memperkuat proses pemulihan ekonomi di tengah tantangan dan tekanan yang sedang kita hadapi dari situasi ekonomi global,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Rabu (25/10/2023) di Jakarta.
Menkeu mengatakan, fenomena El Nino telah mengakibatkan kenaikan drastis harga komoditas, terutama beras, yang mengakibatkan tekanan inflasi yang signifikan.
Selain itu, suku bunga yang tinggi di negara-negara maju dan ketidakpastian dalam prospek perekonomian global juga telah berdampak kuat pada ekonomi dan masyarakat kita.
Untuk itu, APBN harus memberikan perlindungan melalui perkuatan program bantuan sosial (bansos), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tujuannya untuk memperkuat kegiatan ekonomi, terutama di tingkat masyarakat basis, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kami juga akan terus mendorong sektor UMKM, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sektor properti perumahan,” tambahnya.
Menteri Sri Mulyani melanjutkan, paket kebijakan pertama berfokus pada perkuatan program bansos, yang mencakup tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, meredakan gejolak harga, serta mengendalikan laju inflasi,” ujarnya.
Bantuan beras tambahan akan diberikan kepada 21,3 juta penerima manfaat dengan alokasi 10 kilogram per orang selama bulan Desember, dengan total anggaran sebesar Rp2,67 triliun.
Sementara itu, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember, dengan total anggaran mencapai Rp7,52 triliun.
Paket kebijakan kedua adalah upaya untuk meningkatkan peran UMKM melalui percepatan pelaksanaan KUR.
“Kami berupaya untuk mencapai target dana KUR sebesar Rp297 triliun pada tahun ini. Kami menyadari bahwa pelaksanaan KUR pada semester pertama mengalami kendala, sehingga kami meminta percepatan pelaksanaan program ini guna mencapai target yang ditetapkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, paket kebijakan ketiga bertujuan untuk memperkuat sektor perumahan dengan tujuan mendukung aktivitas konstruksi perumahan dan membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk memiliki rumah.
Salah satu bentuk kebijakan adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar.
Selain itu, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah kepada masyarakat berpendapatan rendah.
Dukungan juga diberikan dalam penambahan target program Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) bagi masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.
“Langkah-langkah ini diambil untuk memperkuat sektor konstruksi dan mendukung kebutuhan sosial, dengan harapan dapat menjaga ekonomi kita tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global,” tandas Sri Mulyani.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
