PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kementerian Keuangan mengatakan, tren perekonomian Indonesia saat ini tetap positif, dengan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus terjaga.
Tren positif dalam perekonomian Indonesia ini, tercermin dalam pertumbuhan pendapatan dan belanja negara secara nasional. Ini berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi dan perlindungan masyarakat pada tahun 2023.
Ririn Kadariyah, Kepala Direktorat Pengelolaan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa meskipun ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pendapatan negara dalam APBN hingga 31 Agustus 2023 mencapai 1.821,9 triliun, meningkat 3,2 persen dari target tahun sebelumnya.
Selain itu, belanja negara mencapai 1.674,7 triliun, yang merupakan 54,7 persen dari pagu anggaran, meningkat sebesar 1,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Sebagai hasilnya, APBN Indonesia 2023 mencatat surplus sebesar 147,2 triliun atau 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” ungkapnya saat berbicara di kantor Ditjen Perbendaharaan Keuangan provinsi Kepri di Tanjungpinang, Selasa (26/9/2023).
Belanja pemerintah pusat, termasuk belanja kementerian dan lembaga, mencapai 1.170,8 triliun rupiah atau 52,1 persen hingga 31 Agustus. Peningkatan ini dipengaruhi oleh percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas untuk pembangunan ibukota negara dan penyaluran berbagai bantuan sosial serta persiapan pelaksanaan Pemilu.
Sementara itu, belanja non-Kementerian dan Lembaga (KL) mencapai 589,1 triliun atau 47,3 persen dari pagu anggaran. Ini mencakup subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik, program kartu pelajar, perlindungan sosial petani dan UMKM melalui PKH, bantuan benih dan pupuk organik, serta dukungan alat mesin pertanian dan ternak.
“Pemerintah juga memberikan berbagai program di sektor pendidikan seperti Indonesia Pintar, KIP Kuliah, Bos, dan Bantuan Operasional PTN,” tambahnya.
Dana Transfer ke Daerah
Dana transfer pusat ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana migas, mencapai Rp503,9 triliun atau 61,9 persen hingga Agustus 2023. Ini mencerminkan peningkatan 5,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022, terutama untuk pembiayaan Jaminan Hari Tua (JHT), DBH, dan migas.
Namun, tingkat penyaluran berbeda-beda di berbagai daerah, karena beberapa daerah masih memiliki tingkat penyerapan Penerimaan Pajak Provinsi dan Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota (P3K) yang rendah. Penyesuaian pagu Otonomi Khusus (Otsus) juga mempengaruhi penyaluran dana.
Penerimaan Negara
Dalam hal penerimaan, Kementerian Keuangan mencatat peningkatan, dengan sektor pajak mencapai 1.246,97 triliun atau 72,58 persen dari target hingga 31 Agustus 2023.
“Penerimaan pajak dari Januari hingga Agustus 2023 tumbuh positif, didukung oleh kinerja ekonomi yang baik dan penyesuaian dalam pembayaran pajak. Namun, PPH Migas mengalami kontraksi akibat moderasi harga minyak bumi,” jelasnya.
Gambaran Perekonomian Indonesia
Ririn Kadariyah juga mengungkapkan bahwa sektor manufaktur Indonesia tetap kuat dan berkembang, meskipun negara-negara besar lainnya mengalami kontraksi ekonomi. Indonesia, bersama dengan beberapa negara lain seperti India, Rusia, Meksiko, dan Arab Saudi, mengalami ekspansi ekonomi yang positif.
Selain itu, inflasi Indonesia mengalami penurunan pada bulan Agustus, turun sebesar 0,02% dibandingkan dengan bulan Juli. Meskipun begitu, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap inflasi yang mungkin timbul dari kenaikan harga pangan.
Dalam hal neraca perdagangan, Indonesia juga mencatat surplus meskipun terjadi penurunan ekspor dan impor. Dengan kondisi ini, aktivitas perekonomian Indonesia terus terjaga. Indeks pengeluaran mandiri (Mandiri Spending Index) juga menunjukkan optimisme yang tinggi, menandakan aktivitas ekonomi Indonesia tetap positif.
“Dalam situasi seperti ini, kita berharap perekonomian kita akan terus tumbuh positif, dan kinerja APBN akan terus dijaga untuk mempertahankan tren positif perekonomian Indonesia,” pungkasnya.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi
