PRESMEDIA.ID,Tanjugpinang- Pemerintah provinsi Kepri dan pemerintah kota Tanjungpinang mulai membenahi sarana dan prasarana infrastruktur di Pulau Perdmaiaan Dunia Penyengat. Pembenahan infrastruktur itu dilakukan dengan dana shering Pemko Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi Kepri.
Untuk melihat secara dekat pelaksanaan pebenahan, Gubernur provisi Kepri Isdianto dan wali kota Tanjungpinang H.Syahrul secara bersama turun dan melihat langsung kondisi dan situasi situs cagar budaya Pulau Penyengat,Senin,(30/9/2019).
Plt.Gubernur provinsi Kepri Isdianto mengatakan, penataan sarana dan prasarana diluar Cagar Budaya Pulau perlu dilaksanakan segera dalam menunjang akses dan sarana kawasan tersebut. Demikian juga bagi pengunjung serta masyarakat yang ada di Pulau Penyengat.
Kita datang kesini untuk melihat secara langsung, kondisi pulau Penyengat ini, sebagai mana tempat ini disahkan sebagai pulau perdamaian dunia”kata Plt Gubernur Kepri Isdianto.
Kedatangan para pejabat tinggi di pemerintahan untuk melihat infrastruktur pulau penyengat seperti jalan yang saat ini tidak layak untuk dilalui.
Dari pemantauan yang dilakukan di lokasi, lanjut Isdianto, pembenahan akan dilaksanakan secara bersama, antara pemrintah Provinsi Kepri dengan pemerintah kota Tanjungpinang.
“Pembenahaan akan mulai dilaksanakan 2020. Seperti jalan dan sarana lain akan kita selesaikan. Hal ini juga sudah kita bahas bersama walikota Tanjungpinang,”ujarnya.
Pengerjaan sejumlah sarana umum sebut Isdianto disepakati akan dikerjakan oleh pemerintah kota Tanjungpinang sedangkan sejumlah sarana lainya akan ditangani oleh pemerintah provinsi Kepri.
Walikota Tanjungpinang H Syahrul juga mengatakan, pembenahan dan pembangunan sarana dan prasaranan Pulau penyengat akan dilaksanakan bersama, antara Pemerintag kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri serta pemerintah pusat melalui lembaga kementeriaan terkait.
“Untuk situs sejarah yang ada di pulau Penyengat bersama pemerintah pusat akan bersinergi dan ada 46 situs yang akan kita benahi”kata Syahrul
Pemugaran sejumlah situs, lanjut Syahriul, juga harus melalui izin dari Batu Sangkar dan semuanya nanti akan ditata kembali. Saat ini, imbuh Dia, pemerintah kota Tanjungpinang mulai melakukan pendekatan pada masyarakat khsusunya warga yang lokasi situs berdekatan dengan rumah-rumahnya.(Presmed7)
